JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyetujui driver Gojek menjadi agen pajak atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melayani wajib pajak (WP) sebagaimana disampaikan Iwan Djuniardi Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak pada Kamis (9/11/2017) kemarin. Salim Hutadjulu selaku aktivis malari 1974 mengatakan bahwa kebijakan tersebut tanda kuat, negara […]Read More
LAMPUNG TIMUR – Penggunaan uang elektronik oleh pelaku usaha pada dasarnya memiliki fungsi yang strategis khususnya sebagai alternatif alat pembayaran. Hal ini diyakini akan mendorong terwujudnya cashless society pada pelaku usaha, namun mayoritas pelaku usaha di daerah khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih belum memanfaatkan uang elektronik sebagai alternatif pembayaran. Demikian hal tersebut […]Read More
JAKARTA – DI sektor keuangan, perbankan Islam telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia baru mulai beroperasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut salah satu pasalnya memungkinkan atau memberi peluang untuk bank menyalurkan kreditnya berdasarkan bagi hasil. Seiring […]Read More
JAKARTA – KETUA Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MARS) menilai Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya mendorong reformasi regulasi sektor perpajakan. Pembaharuan itu dilakukan sebagai bagian dari kesepahaman di tingkat global. Menurut MRD, Indonesia sebagai entitas global juga turut andil dalam mensukseskan terjadinya pertukaran informasi perpajakan guna mengoptimasi pemasukan tiap negara di sektor […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salahmuddin Daeng mengatakan, dalam dua setengah tahun masa pemerintahan Jokowi-JK tampak begitu letih dalam mencari uang untuk menyukseskan ambisi mega proyek infrastruktur yang tengah dirancang. Presiden, ungkap Salahmuddin, berkeluh kesah tentang upayanya mendapatkan dana investasi dari Arab Saudi tidak sesuai harapan. Padahal, katanya, Presiden sudah rela memayungi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Komisi XI DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanggal 6 April 2017. Hal tersebut dilakukan mengingat masa tugas dua anggota BPK saat ini akan segera berakhir. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, sebelum melakukan fit and proper […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng mengatakan, bahwa di Eropa menguat pemikiran populisme, yakni suatu aliran pemikiran yang memandang bahwa warga negara harus dilindungi dari warga negara asing dari serbuan apapun yang berbau asing, seperti impor, imigran, infrastruktur yang dibangun asing, yang dipandang membahayakan keselamatan orang banyak, penyebab pengangguran, dan lain […]Read More
MAKASSAR, UJUNG PANDANG, Lintasparlemen.com – Pengamat Hukum Tata Negara Abdul Rachman Thaha (ART) mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara. Namun, terkadang hasil temuan BPK itu tak ditindaklanjuti oleh KPK. Termasuk temuan yang disampaikan ke DPR untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH). “Hasil pemeriksaan BPK atas temuan-temuan di […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tengah berkahayal mendapatkan peringkat utang investment grade dari standard & poor’s (S&P). Hal tersebut, merupakan khayalan untuk menambah utang untuk mengatasi kekuarangan anggaran yang dapat mencapai Rp. 1000 triliun pada tahun 2017. Lebih jau lagi, Salamuddin Daeng mengungkapkan, setelah sebelumnya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Peneliti Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan bahwa, sekarang ini sangat nyata kapitalisme dan negara bersetubuh dengan sangat kuat, serta Negara dikuasai segelintir Taipan. Akibatnya pemerintah mengabdi pada kepentingan taipan. Keduanya pemerintah dan taipan menghisab rakyat secara bersama sama dan serempak. “Apa buktinya? Seluruh kebijakan pemerintah dibuat untuk memperkaya […]Read More
