Jakarta, LintasParlemen.com– Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Jaringan Muda Indonesia (JMI), menggelar konfrensi pers terkait perkara Bambang Widjojanto (BW), Abaraham Samad (AS) dan Novel Baswedan (NB). Kordinator JMI, Maulana Ikhsanul Haq mengungkapkan, rencana dibekukan atau deponering perkara tersebut merupakan pelecehan terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. “Ini mencoreng penegak hukum yang sudah bekerja […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com—Sembilan fraksi dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPRkompak menyetujui revisi Undang-Undang (UU) KPK dilanjutkan ke tahap penetapan paripurna. Hanya Fraksi Gerindra yang menolak. Di luar parlemen, gelombang protes terhadap revisi UU KPK pun besar. Petisi online bertajuk: Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK sudah menembus 57 ribu lebih tanda tangan hingga Rabu (10/2) […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Digugatnya presiden Jokowi oleh Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu bersama sejumlah elemen buruh dengan mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah di Groundbreaking Presiden itu merupakan Hak masyarakat yang telah di atur dalam UU 28/1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih. Demikian disampaikan oleh […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi dan beberapa menterinya akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan polemik proyek Kereta Api Cepat (KAC). Gugatan ini berasal dari Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat selaku kuasa hukum warga negara Indonesia. Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengungkapkan, selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni FX Arief […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Suara publik terus mengingatkan bahwa revisi UU KPK di DPR tidak lebih dari 4 poin yang diusulkan oleh 6 fraksi. Namun, kenyataannya ada beberapa poin yang berubah dan bertambah. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, perubahan itu disepakati pada rapat pleno tertutup yang digelar Rabu, (10/02) kemarin. “Ada beberapa perubahan. Di pasal […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah usai pertemuan dengan duta besar Denmark untuk indonesia, Sasper klynge, di ruang kerjanya mengatakan, Presiden Joko Widodo jangan mengambil keuntungan dari upaya DPR merevisi UU KPK. Fahri berharap pemerintah sebagai pengusul revisi undang-udang itu, perlu menjelaskan kepada DPR dan ke publik terkait poin-poin apa saja yang akan diubahnya. […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com –Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus bertanggungjawab sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2016 Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya selama ini terus berupaya mendorong agar kinerja Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) semakin leluasa mengungkapkan kasus korupsi di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR itu, salah satu poin revisi UU KPK yang […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Pro kontra terkait jadi tidaknya revisi undang-undang KPK terus menyulut berbagai kalangan untuk angkat bicara tak terkecuali Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas. Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut sudah terang-terang mengatakan pihaknya menolak dengan tegas revisi UU KPK tersebut. “Kalaupun direvisi, seharusnya Revisi UU itu seharusnya kewenangannya ditambah, seperti misalnya penyadapan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Badan Legislatif (Baleg) DPR RI merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran Pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi undangan resmi Baleg pada pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo kehadiran Komisioner KPK pada rapat tersebut sangat diperlukan untuk membahas revisi UU KPK. Karena […]Read More
