Jakarta, LintasParlemen.com — Hingga saat ini, Pimpinan PT Freeport Indonesia secara definitif belum ada pasca mundurnya Maroef Syamseoddin sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menegaskan, dirinya beserta pemerintah daerah, Bupati dan Gubernur Papua menginginkan ke depan PT Freeport harus dipimpin langsung oleh putra asli Papua. “Jadi kami tuntut, Dirut Freeport […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Pro kontra terkait jadi tidaknya revisi undang-undang KPK terus menyulut berbagai kalangan untuk angkat bicara tak terkecuali Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas. Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut sudah terang-terang mengatakan pihaknya menolak dengan tegas revisi UU KPK tersebut. “Kalaupun direvisi, seharusnya Revisi UU itu seharusnya kewenangannya ditambah, seperti misalnya penyadapan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Eni Maulani menyoroti keputusan pemerindah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang telah mengeluarkan surat rekomendasi izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI), padahal PT FI belum menyerahkan setoran dana komitmen sebagai bukti keseriusannya dalam melakukan pembangunan Smelter di Gresik, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-– Komisi VII DPR-RI hari ini, Selasa (9/2) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Gubernur Papua, Bupati Mimika, Bupati Paniai, Bupati Intanjaya, dan pihak PT Freeport Indonesia. Anggota DPR Komisi VII Fraksi PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Tony Wardoyo mengungkapkan, dalam rapat yang melibatkan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai ada permasalah yang terus terjadi pada falsafah bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum juga sejahtera seperti termaktub dalam UUD 1945. Terus, sampai kapan rakyat terus sengsa bin menderita untuk merasakan indahnya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Preside Jokowi menyatakan tegas akan menarik diri dari pembahasan Revisi UU KPK jika revisi tersebut justru dianggap melemahkan lembaga pemberantas korupsi tersebut. Juru Bicara (Jubir) Presiden, Johan Budi mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi mempunyai sikap yang tegas terhadap niatan revisi UU KPK. Bahkan jika revisi itu melemahkan, Jokowi bakal menarik diri dari pembahasan. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Direktur PT Badak LNG Bontang, Salis S. Aprilian menyatakan perdebatan saat ini terkait pengelolaan blok Masela antara konsep FLNG dan OLNG dari sisi teknikal, komersial, maupun sosial, kedua konsep tersebut tidak reliable, tidak fleksibel, dan tidak berfek-ganda secara luas. ” Menurut saya, sebaiknya kita membangun FCNG (Floating Compressed Natural Gas)” ungkapnya, Senin (8/2/2015). […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Revisi UU KPK yang sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain menuai kecaman dan penolakan dari para pimpinan KPK juga diprediksi akan membuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi menurun. Pasalnya, rencana tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dalam menyikapi draf revisi UU KPK. “Diprediksi, jika Presiden […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membenarkan jika pimpinan sudah menerima tanggapan atas laporan rekomendasi yang dikeluarkan panitia khusus (Pansus) angket Pelindo II yang disepakati dalam rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. “Memang sudah ada jawaban presiden terkait surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Pelindo II. Isinya secara umum menyatakan akan mempertimbangkan rekomendasi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Badan Legislatif (Baleg) DPR RI merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran Pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi undangan resmi Baleg pada pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Padahal, menurut Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo kehadiran Komisioner KPK pada rapat tersebut sangat diperlukan untuk membahas revisi UU KPK. Karena […]Read More
