JALARTA – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menilai gelombang aksi penolakan terhadap revisi UU TNI bukan sekadar dinamika demokrasi biasa, melainkan bagian dari strategi lebih luas yang bertujuan melemahkan kedaulatan negara. Menurutnya, ada korelasi kuat antara gelombang penolakan ini dengan kepentingan geopolitik kawasan Asia-Pasifik yang semakin memanas. “Kita tidak bisa melihat ini […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah III Firman Soebagyo mempertanyakan kejelasan road map dari program pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027. “Hingga saat ini, DPR belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai langkah-langkah dan konsep yang akan ditempuh terkait swasembada pangan,” kata Firman saat Komisi IV […]Read More
JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) sekaligus Presidium KAHMI Muhammad Syafi’i yang akrab disapa Romo angkat suara terkait polemik Ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke para pengusaha. Romo tak mempersoalkan persoalan tersebut. Menurut Romo, THR bagi seluruh rakyat Indonesia lantaran sudah dianggap sebagai budaya berlebaran di Indonesia sejak dulu kala. Sehingga persoalan tersebut tak […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat suara terkait isu bakal dibahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Adies membantah itu tersebut. Adies mengungkapkan, pihaknya di gedung Parlemen Indonesia hingga kini belum rencana membahas revisi undang-undang […]Read More
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Merah Putih memberikan apresiasi kepada DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. Menurut mereka, regulasi ini akan semakin memperkokoh profesionalisme dan peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional. Juru bicara Koalisi Masyarakat Merah Putih, Hayum, menegaskan bahwa pengesahan UU ini merupakan langkah maju dalam […]Read More
YOGYAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengusulkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditunjuk sebagai Laboratorium Bencana di Indonesia. Gagasan usulan ini bukan tanpa alasan. Jogja, dengan sejarah panjang menghadapi berbagai bencana seperti gempa bumi, letusan Gunung Merapi, dan banjir lahar dingin, telah menjadi contoh ketahanan dan mitigasi bencana yang patut dikembangkan secara nasional. Anggota Komisi […]Read More
JAKARTA – Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menanggapi disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI. Menurutnya, pengesahan ini merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif. “Kita menghormati kewenangan legislasi yang dimiliki DPR dalam mengesahkan RUU TNI hari ini,” ujarnya dalam wawancara di sela diskusi publik bertajuk “Mengawal […]Read More
JAKARTA – Persaudaraan Tani Nelayan Indonesia (PETANI) menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kelembagaan Petani, Tunjung Budi Utomo bahwa regulasi ini akan semakin memperkuat peran dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. “Kami meyakini bahwa regulasi yang […]Read More
JAKARTA – Untuk tingkatkan produktivitas para nelayan Indonesia diperlukan langkah strategis di antaranya dilakukan sertifikasi nelayan. Banyak tujuan yang bakal tercapai jika sertifikasi tersebut berhasil dilakukan di Indonesia. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah III Firman Soebagyo. Menurut Firman, sertifikasi nelayan didorong untu meningkatkan produktivitas profesi […]Read More
JAKARTA – DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait. Rapat terselenggara di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, […]Read More
