JALARTA – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menilai gelombang aksi penolakan terhadap revisi UU TNI bukan sekadar dinamika demokrasi biasa, melainkan bagian dari strategi lebih luas yang bertujuan melemahkan kedaulatan negara. Menurutnya, ada korelasi kuat antara gelombang penolakan ini dengan kepentingan geopolitik kawasan Asia-Pasifik yang semakin memanas. “Kita tidak bisa melihat ini […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat suara terkait isu bakal dibahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Adies membantah itu tersebut. Adies mengungkapkan, pihaknya di gedung Parlemen Indonesia hingga kini belum rencana membahas revisi undang-undang […]Read More
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Merah Putih memberikan apresiasi kepada DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. Menurut mereka, regulasi ini akan semakin memperkokoh profesionalisme dan peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional. Juru bicara Koalisi Masyarakat Merah Putih, Hayum, menegaskan bahwa pengesahan UU ini merupakan langkah maju dalam […]Read More
JAKARTA – Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menanggapi disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI. Menurutnya, pengesahan ini merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif. “Kita menghormati kewenangan legislasi yang dimiliki DPR dalam mengesahkan RUU TNI hari ini,” ujarnya dalam wawancara di sela diskusi publik bertajuk “Mengawal […]Read More
JAKARTA – Persaudaraan Tani Nelayan Indonesia (PETANI) menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kelembagaan Petani, Tunjung Budi Utomo bahwa regulasi ini akan semakin memperkuat peran dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. “Kami meyakini bahwa regulasi yang […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS asal Dapil Maluku Utara Saadiah Uluputty ingin memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi proses di Gedung DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di mana perubahan UU Pangan ini merupakan langkah […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyederhanakan sistem distribusi pupuk subsidi. Menurut Firman kebijakan tersebut bisa menimbulkan persoalan baru di lapangan. Firman menyoroti penghapusan distributor pupuk yang menyerahkan distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Baginya, langkah tersebut tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty, mengingatkan Perum Bulog agar lebih berhati-hati dalam melibatkan Babinsa untuk menyerap gabah maupun beras dari petani. Saadiah lebih setuju Karang Taruna dilibatkan dalam aktivitas pertanian tersebut. Karena itu, tegasnya, niat baik pemerintah untuk memperkuat stok pangan nasional harus dilakukan secara bijak agar tidak menciptakan keresahan atau […]Read More
JAKARTA – Hetifah Sjaifudian Ketua Komisi X DPR RI baru saja memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan perwakilan dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), dan Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia (FDPI) yang dilakukan di Kompleks DPR RI (26/02/2025). Rapat ini membahas […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengusulkan untuk mengadopsi sistem pemilu campuran dalam rangka memperkuat sistem demokrasi di Indonesia 2029 mendatang. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II yang membahas evaluasi Pemilu Serentak 2024 dan penataan […]Read More
