PATI – Firman Soebagyo Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjelaskan pihaknya di DPR siap mengambil alih sebagai pihak pengusul pada pembahasan revisi UU Narkoba. Mengingat hingga saat ini pemerintah sering berhalangan selama pembahasan revisi UU tersebut. Sebelumnya Firman mendesak Pemerintah segera menyelesaikan revisi UU Narkoba yang sudah cukup lama menjadi skala prioritas pembahasan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo (FS) mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan revisi UU Narkoba yang sudah cukup lama menjadi skala prioritas pembahasan dan penyusunan UU di DPRI RI. UU yang dipakai saat ini sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman. Desakan Firman itu disampikan atas keprihatinannya yang sangat mendalam akhir-akhir […]Read More
JAKARTA – Hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga menandatangani UU MD3 karena UU tersebut menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Bagi Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tanpa diteken oleh Presiden UU MD3 tersebut secara otomatis akan berlaku meski Presiden Jokowi tak mau menandatanganinya. Bamsoet menyampaikan, itu aturan yang tertuang dalam Pasal 73 UU […]Read More
JAKARTA – Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 harus berlaku. Setelah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini harus ditaati oleh semua orang. Hal itu disampaikan menjawab wartawan di gedung DPR komplek parlemen Senayan, Rabu (11/2/2018) terkait UU MD3 yang menuai protes dari […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan optimismenya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal tetap menandatangani Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) baru hasil revisi. Optimisme Bambang didasari pada UU MD3 hasil revisi yang sudah memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna. “Pimpinan DPR masih memiliki keyakinan bahwa presiden akan […]Read More
JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/1), mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat dengan agenda mendengar pandangan fraksi-fraksi atas Draf RUU Masyarakat Hukum Adat. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara FPKS DPR Hermanto menegaskan, RUU Masyarakat Hukum Adat harus menguatkan kepemilikan hukum adat. Bukan menghapus dan atau melepas dengan imbalan kompensasi. […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Anggota Timus dan Timsin RUU KHUP Arteria Dahlan sangat kecewa atas kecerobohan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyebut ada 5 Partai di DPR menyetujui LGBT. “Saya sangat kecewa, prihatin dan menyesalkan sikap Pak Zulkifli Hasan dalam kapasitasnya selaku Ketua MPR secara ceroboh dan tanpa dasar melontarkan […]Read More
HANOI – Pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan perihal penjualan bebas miras yang disetujui oleh delapan Partai politik dan perilaku LGBT yang juga didukung oleh sekitar lima partai politik jelas menjadi sebuah informasi yang sangat menyedihkan dan jelas akan melukai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. “Bagaimana tidak melukai masyarakat, disaat masyarakat sedang berjuang untuk […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai pemberlakuan larangan operasi kapal tangkap cantrang sejak awal tahun 2018 ini menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan. Kebijakan itu juga membuat makin banyak nelayan yang tak melaut alias menganggur. Hal tersebut mengacu Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Firman Soebagyo mengatakan tidak etis membicarakan pergantian pucuk pimpinan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI Setya Novanto tanpa mengacu pada aturan yang ada. “Tentang pergantian Pak SN (Setya Novanto) di pucuk pimpinan PG (Partai Golkar) maupun di DPR RI harus mengikuti aturan dan […]Read More
