CEKO – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo angkat suara terkait statemen Presiden Joko Widodo yang kembali menyindir proses pembuatan undang-undang di legislatif atau DPR RI. Firman tak terima DPR disebut oleh Jokowi banyak ‘memproduksi’ undang-undang yang mengandung “titipan sponsor” tertentu. Sebagai informasi, Jokowi kembali menyampaikan sindiran saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di […]Read More
JAKARTA – Banyak yang bertanya-tanya, apa benar ada perintah dari pihak Pemerintah terkait menerapkan aturan jika seluruh kartu operator telekomunikasi pra bayar harus teregister dengan batas mulai hari ini 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Sesuai Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Registrasi Kartu Prabayar Dengan Validasi Data Dukcapil […]Read More
CIPUTAT (7/10) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan pentingnya untuk terus memupuk komitmen menjaga NKRI. Salah satu upaya sederhana yang ia lakukan sebagai Anggota MPR/DPR RI antara lain dengan terus melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pagi ini (Sabtu, 7/10) Anggota Komisi I DPR […]Read More
BATAM – Pimpinan Rombongan Kunjungan Spesipik (Kunspek) Baleg DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo (F-Golkar) menilai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sangat lemah dijadikan aturan untuk saat ini. Menurut Firman, UU Narkotika tersebut sudah sangat tertinggal jauh dengan kondisi saat ini. Apalagi, jenis narkoba dan pola […]Read More
PEKANBARU – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai bahwa RUU Etika Penyelenggara Negara sangat diperlukan di negeri ini sebagai acuan agar penyelenggara negara memiliki etika dalam mengembang tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Firman, RUU Etika Penyelenggara Negara tersebut perlu segera dibahas untuk mencegah praktik penyelenggara negara yang sering mengabaikan prinsip-prinsip moralitas tinggi. Khususnya kasus […]Read More
JAKARTA – AJI Jakarta, LBH Pers dan FSPM Independen membuka posko pengaduan masalah Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri bagi jurnalis dan pekerja media yang bekerja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Posko ini bertujuan agar hak-hak pekerja media dipenuhi oleh perusahaan tempat bekerja sesuai peraturan. Menurut AJI, THR merupakan hak normatif yang […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah di Media Sosial adalah pandangan hukum agama. Fatwa tersebut mengatur ketentuan tentang hal yang dilarang dan diperbolehlan dalam bermedsos ria. Menurut dia, ketentuan hukumnya jika dilarang adalah haram, jika diperbolehkan hukumnya bisa wajib, sunah (dianjurkan) atau bahkan […]Read More
JAKARTA, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Pati, Blora, Rembang dan Grobogan Firman Soebagyo (FS) memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengelola dunia perdagangan di dalam negeri. Di antaranya kinerja Menteri Enggartiasto meningkatkan hasil perdagangan di sektor singkong. “Beliau dengan tegas akan membuat regulasi dan pengaturan […]Read More
BANTUL – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme Hanafi Rais mengatakan revisi UU Terorisme sudah kelar 60 persen dalam proses pembahasannya. Menurutnya, pihaknya masih dalam proses sejumlah pasal yang menjadi perdebatan, dan belum ditemukan titik temu hingga saat ini. “Doakan segera rampung. Kemungkinan masih dua kali kita sidang lagi kita gelar. Targetnya kita […]Read More
JAKARTA, Ketum Dewan Pengurus Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) Bob Hasan menilai RUU terorisme yang saat ini dibahas di DPR sudah mengandung nilai-nilai Pancasila. Menurut ARUN, RUU tersebut harus dirampungkan untuk keutuhan NKRI. “Selain itu, pelibatan TNI untuk menindak teroris juga sudah sangat tepat, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sebagai imunitas […]Read More
