JAKARTA, LintasParlemen.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah menggelar rapat kerja menentukan perubahan program legislasi nasional prioritas tahun 2016. Dan hasilnya ada 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas 2016. Kesepuluh RUU dianggap memenuhi unsur mendesak dan urgensi untuk dimasukkan dalam prioritas pembahasan tahun ini di masa sidang 2016. Kesepuluh RUU […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com- Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo mengatakan, Rancangan Undang-Undang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) akan menopang peran RRI dan TVRI sebagai alat untuk menjaga keutuhan negara. “Radio dan Televisi Republik Indonesia sebagai alat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Karena itu harus menyiarkan berita-berita khas keIndonesiaan; budaya, kultur, tradisi, perilaku, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Siapa yang tak kenal Presiden BJ Habibie dengan gaya retorika yang memukai di tiap pidato atau ceramahnya? Redaksi LintasParlemen.com berusaha untuk mengenang isi pidato Mr President itu yang disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1\/6\/2011). Saat disampaikan pidato yang luar biasa itu, juga dihadiri oleh Presiden Kelima Megawati dan Presiden SBY. Mereka berpidato bergiliran, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil keputusan terkait apa perlu tidaknya Kapolri Badrodin Haiti diperpanjang masa baktinya. Menurut Firman, dalam aturannya soal diperpanjang masa tugasnya Kapolri tidak diatur secara spesifik, hanya saja hal itu hak prerogatif Presiden. “Perpanjangan masa jabatan Kapolri tentu sudah diatur […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Proyek listrik di Indonesia disinyalir beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktek tersebut dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing dengan beberapa oknum penguasa negeri ini. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Ia bercerita, 15 tahun silam, pihak swasta menjual listrik ke PLN seharga US$ 7-US$ 9 sen per Kwh. Padahal di […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Pro kontra terkait pantas atau tidak hukuman kebiri bagi penjahat seksual pantas diberikan terhadap pelaku menyulut keprihatinan pemerhati anak Seto Mulyadi. Kak Seto begitu biasa disebut, mengapresiasi hukuman kebiri pemerintah itu bagi pelaku kejahatan seksual dan hal itu sudah disahkan Presiden Jokowi. Hukuman tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejumlah anggota DPR RI telah berjanji akan terus mengawal pembentukan Badan Pangan Nasional hingga tuntas menjadi badan resmi seperti amanat UU Pangan No 18 tahun 2012. Namun sayang lembaga tersebut belum juga terbentuk untuk mencapai swasembada pangan nasional hingga kedaulatan pangan nasional terwujud. Wakil Baleg DPR Firman Soebagyo mengaku bahwa lembaga yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mendukung wacana tes narkoba bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Demikian disampaikan Dadang saat menanggapi bahayanya dampak peredaran narkoba bagi generasi penerus bangsa dan perlunya tes narkoba bagi siswa sekolah. Menurutnya, narkoba telah menyusup ke semua lini kehidupan mulai dari pejabat hingga pelajar tingkat bawah. “Ini terobosan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari F-PKB Lukman Edy mengatakan bahwa dalam revisi UU Pilkada No.8 tahun 2015 sama sekali tidak ada aturan yang diskriminatif bagi calon kepala daerah. Baik untuk calon perseorangan, independen, parpol, maupun calon petahana. Misalnya, lanjut dia, untuk aturan suara pencalonan hampir disepakati bagi calon perseorangan tetap 6,5% – […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dikutip dari Kontan, Senin (25/4/2016), kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Jika saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas […]Read More
