Jakarta,LintasParlemen.com–DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, bakal menyampaikan perda inisiatif agar warga yang meninggal dan memiliki kelengkapan administrasi, seperti KTP dan kartu keluarga, yang berdomisili di daerah ini diberikan santunan Rp 1 juta. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jainuddin Bahrani menjelaskan, tujuan pemberian santunan tersebut untuk meringankan beban keluarga warga yang ditinggalkan. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, PKS akan bersungguh-sungguh mengawal revisi Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 agar tidak menjadi penyalah gunaan wewenang. “Kami akan bekerja keras karena masukan-masukan dari masyarakat yang kami terima benar. Jangan sampai nanti UU Terorisme itu disalahgunakan menjadi abuse of power,” katanya, Jumat, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai regulasi yang ada saat ini terkait perlindungan hutan dari kasus kebakaran masih sangat lemah dan perlu segera dilakukan penyempurnaan. Firman pun meminta pemerintah mestinya segera membuat sistem perencanaan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. “Dan ada juga sanksi-sanksi peraturan perundang-undangan yang masih lemah, ini juga harus diperbaiki […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg dan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah membuat sistem perencanaan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. Menurut Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR mengatakan, langkah preventif yang harus ditempuh pemerintah tak hanya early warning system. Namun, sebuah early warning system yang diikuti sebuah green strategy […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sangat sulit dituntaskan pada April tahun ini. Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa kemungkinan besar pembahasan tentang rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty tidak akan selesai pada masa sidang dewan yang akan berakhir pada 29 April 2016 ini. Sebab, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com–Maraknya reklamasi pantai akhir-akhir ini mulai menuai masalah, setelah proyek reklamasi pantai teluk Jakarta yang di usut KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), kini beberapa daerah terindikasi bermasalah, termasuk Proyek reklamasi pantai Manakarra di Kabupaten Mamuju. Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), meminta […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi IV DPR RI bertindak cepat untuk mengusut proyek reklamasi yang tidak sesuai dengan izin maupun Amdal. Komisi IV membentuk panitia kerja (Panja) Nelayan dan Pencemaran Laut. “Sudah ada Panja, kami sebut Panja Nelayan dan Pencemaran Laut. Karena apa? yang akibat pencemaran laut itu bukan hanya pencemaran laut saja, tetapi juga dampak terhadap nelayannya,” […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah sebelumnya Komisi VII DPR RI telah meminta kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses pembangunan reklamasi di sejumlah daerah saat sang Menteri Siti Nurbaya menghadiri rapat, Selasa (11/04) lalu. Komisi IV DPR mengikuti jejak jejak Komisi VII itu untuk meminta pihak Kementerian LHK atau pemerintah untuk menghentikan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana pembentukan Panitia Kerja Desa di DPR RI terus bergulir menyusul ditemukannya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, Komisi V DPR belum lama ini mengadakan rapat internal guna mematangkan rencana pembentukan Panja Desa. “Mayoritas anggota dari masing-masing fraksi sepakat pembentukan Panja Desa, pekan ini sudah bergulir pembentukannya untuk disahkan,” tegas anggota Komisi V […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Seperti diberitakan akhir-akhir ini bahwaada sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi kepada perusahaan pengembang tersebut. Pertama, penerbitan izin reklamasi bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melainkan pemerintah pusat, karena wilayah Jakarta masuk ke dalam kawasan strategis nasional (KSN). Kedua, penerbitan izin oleh Ahok melanggar aturan karena […]Read More
