JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan sikap PKS. Menurut Habib Aboe, partainya sejak awal menolak pengesahannya. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi legitimasi atas sikap politik PKS terhadap […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Fraksi PKS menyambut baik Putusan MK tersebut karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang […]Read More
JAKARTA – Awal bulan September ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini menjadi payung hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa […]Read More
JAKARTA – Wakil ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa memang sementara ini ada sejumlah rekomendasi. Di mana rekomendasi agar MPR periode sekarang melakukan pengkajian secara mendalam. Dan melihat kemungkinan adanya amandemen yang terbatas, demikian ujarnya menceritakan dan mengulas. “Terbatasnya, amandemen itu di mana memasukan GBHN di dalam bentuk TAP MPR RI. […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus ahli tata negara Jimly Asshidiqqie mendorong Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi pelopor amandemen terbatas UUD 1945. Hal itu terungkap dalam Webinar Kemerdekaan RI Lembaga Advokasi dan Hukum DPP PPP. Jimly yang hadir sebagai pembicara meminta PPP agar jadi pelopor amandemen UUD 45 secara terbatas dengan mengusulkan Mahkamah Etik. Apa […]Read More
Jakarta – Heru Widodo, Anggota Pansus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sampaikan selamat kepada masyarakat Papua usai diketoknya Revisi UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam rapat Paripurna di gedung DPR RI, Kamis (15/07/2021). “Selamat untuk masyarakat Papua, tidak ada yang sempurna atas perjuangan kita di pansus, […]Read More
JAKARTA – Saat ini Komisi I DPR RI bersama mitra kerjanya Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) sedang membahas rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, dari pihak Kominfo atau pemerintah tidak ada keseriusan terkait proses pembahasan RUU PDP tersebut. “Malam ini (kemarin, 30/6/2021) Panja Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di Komisi I DPR RI […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan. Sebagaimana juga sudah tegas ditolak oleh dua organisasi kemasyarakatan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sektor sembako dan pendidikan juga sangat berkaitan dengan […]Read More
TANAH DATAR – Anggota MPR RI Hermanto mengungkapkan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada paragraf pertama menyebutkan: “Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. “Dari muatan tersebut sangat jelas bahwa Konstitusi […]Read More
BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hanya akan ada penambah ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945 dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945. “Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk […]Read More
