JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasalnya, dalam PP No. 57 tahun 2021 tidak memuat pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi. “Mata pelajaran pendidikan Pancasila harus menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi minuman keras. Menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo sangat peka terhadap masukan yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Khususnya, dari para tokoh agama sepeti MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. “Indonesia memang bukan […]Read More
SERANG – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan kritik tajam atas Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki lima sebagai daftar investasi positif (DPI). Kebijakan ini menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. “Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara […]Read More
JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf punya sikap tegas konsisten membela kepentingan masyarakat. Alasan itu PPP merasa perlu menolak sejumlah kebijakan pemerintah meski berada pada barisan Jokowi-Ma’ruf. “Ketika PPP harus bersikap tidak setuju terhadap kebijakan Pemerintah…, iya kami katakan tidak setuju,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di akun […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori angkat suara terkait polemik revisi UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat (3) di UU Nomor 11 tahun 2008 itu. Dalam UU itu dinilai oleh sejumlah menjadi aturan yang bisa membahayakan demokrasi dan membungkam proses kritik di Indonesia karena siapa pun yang anggap melanggar pasal […]Read More
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rudy Masud menyambut baik niatan Pemerintah yang ingin melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI/Polri di Istana Negara, 15 Februari 2021. […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan perubahan terhadap UU Kepemiluan yang meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. RUU yang merupakan hak inisiatif dari Komisi II DPR RI yang pada dewasa ini sedang dilakukan harmonisasi dan singkronisasi oleh Badan Legislatif […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan maksud diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Menurut Sukamta, Perpres yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan terhadap permasalahan ekstrimisme ini tampak sia-sia. Sebab, tanpa Perpres RAN PE, Indonesia […]Read More
Jakarta – PPP menanggapi soal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. PPP menyebut bersama sejumlah Fraksi tetap akan mengkritisi isi draf RUU PKS tersebut. “Masuknya RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 jangan dipahami bahwa apa yang ada dan menjadi isi draft RUU […]Read More
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) sebagai sarana evaluasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 lalu. “Pendalamannya perlu menjadi bahan evaluasi yang lebih rinci dalam bentuk Panja. Karena kalau hanya Raker dan RDP seperti ini kurang begitu menukik pada persoalan,” ungkapnya. Dalam […]Read More
