JAKARTA – PPP ikut menanggapi soal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Di PPP menyebut bersama sejumlah Fraksi tetap akan mengkritisi isi draf RUU PKS tersebut. “Masuknya RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 jangan dipahami bahwa apa yang ada dan menjadi isi […]Read More
Prolegnas Prioritas 2021 Fraksi NasDem Perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Pendidikan Kedokteran sebagai perjuangan Fraksi Partai NasDem dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2021. Perjuangan panjang selama setahun, lobby, persuasi, kampanye, sosialisasi dan memperkuat substansi akhirnya ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai […]Read More
JAKARTA – PPP atau Partai Persatuan Pembangunan meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Apa alasan PPP? Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan, menyikapi pembicaraan tingkat pertama antara Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, PPP menyatakan bahwa secara substantif, RUU Haluan Idiologi Pancasila […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung bila seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mencontoh kearifan lokal yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah di Papua, provinsi yang mayoritas warganya beragama Kristiani, soal larangan minuman beralkohol, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung diberlakukannya opsi “legislative review” terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dibuka oleh Pemerintah. Itu sejalan dengan prinsip NKRI sebagai Negara Pancasila, Negara Hukum dan Mengutamakan Kedaulatan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Bab I […]Read More
Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya sangat mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja. Bagi Willy, hukuman perlu ditegakkan agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa akan datang. “Kalau namanya kesalahan ya tetap sebuah kesalahan. Kesalahan […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, diperlukan […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan berbagai proses dibalik layar kelahiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), hingga jumlah PP dan Perpres sebagai turunan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Tak banyak yang tahu, selain politisi di Parlemen maupun kalangan pemerintahan, ada sekelompok orang yang memiliki kemampuan akademik tinggi, turut membidani kelahiran UU Cipta Kerja. […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos meminta Pondok Pesantren diberikan Anggaran APBN seperti sekolah umum alias pendidikan formal. Syafiuddin mengingatkan Pemerintah Jangan PHP (pemberi harapan palsu) umat Islam dengan UU Pesantren. Syafiuddin ikut menyoroti UU Pesantren Nomer 18 tahun 2019, hampir satu tahun diundangkan. Namun, UU Pesantren itu menyisakan beberapa pekerjaan […]Read More
JAKARTA – Langkah Pemerintah berusaha mengubah peraturan di berbagai Undang-Undang melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omni Bus Law (OBL) dikritisi Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak. Ia menilai, Bab X draft RUU Ciptaker tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional itu berpotensi menabrak konstitusi. Sedikitnya ada tiga masalah […]Read More
