JAKARTA – Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Alhabsyi menolak dengan tegas tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 Tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap tegas Habib itu sebagai langkah tanggung jawab untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dari ronrongan paham PKI dan […]Read More
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. RUU inisiatif DPR ini pun bakal dikebut pembahasannya agar segera disahkan menjadi UU dalam waktu dekat oleh Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial bersama pemerintah. Pasalnya, RUU tersebut sangat […]Read More
JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang belum lama draft dan naskah akademiknya diserahkan pemerintah ke DPR, sebagai bentuk penzaliman terhadap buruh. Pasalnya, banyak hal atau ketentuan yang diatur dalam RUU inisiatif pemerintah ini merugikan buruh. Belum lagi, kata Syaiful, penyusunan RUU ini tergesa-gesa, tertutup dan tidak […]Read More
JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori mengatakan Sarbumusi telah resmi keluar dari tim koordinasi pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan. “Berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar oleh pengurus DPP Sarbumusi, secara resmi Sarbumusi Keluar dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan yang dibentuk oleh […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan, Komisi III siap membahasa lagi Revisi Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sebelumnya masuk dalam daftar carry over. Pernyataan tersebut dia sampaikan di hadapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat rapat kerja besama dengan Komisi III DPR RI. “Kami juga menunggu RUU Lapas, mestinya bisa […]Read More
JAKARTA – Menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 12 Februari 2020. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 34 pimpinan DPD Provinsi menyatakan sikap mendukung RUU tersebut. “Sengaja kami kumpulkan 34 pimpinan provinsi […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Forum Komunikasi TNI-Polri (FOKO TNI-Polri) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) yang masih aktif menjaga bangsa dan negara. Walaupun sebagian sudah sepuh, namun spirit perjuangan mereka tidak pernah lekang oleh waktu dan tidak pupus oleh gerak zaman. “Sebagaimana adagium klasik yang menyatakan ‘the old soldiers […]Read More
BATAM – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Apa saja agenda MKD di Kepri? “Hari ini MKD melakukan kunjungan kerja di Kepri bertemu dengan penegak hukum dan akademisi di Polda Kepri,” kata Habib Aboe pada wartawan, Kepulauan Riau, Rabu (5/2/2020) kemarin. […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan selain pentingnya kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945, muncul pemikiran dari Pengurus Pusat Muhammadiyah menghadirkan kembali utusan golongan dalam wajah MPR RI. Usulan tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amandemen kelima UUD NRI 1945. “Anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas terbesar di Indonesia setuju dengan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Amandemen terbatas hanya dilakukan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. “Melalui kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara, Muhammadiyah dan MPR RI menilai siapapun yang memimpin Indonesia, akan punya acuan membumikan Pancasila dalam agenda pembangunan nasional […]Read More
