JAKARTA – Jelang pengesahan Perppu Ormas pada Paripurna DPR hari ini ada tiga Fraksi di DPR yaitu PKS, Gerindra, dan PAN yang tegas menolak Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang karena dinilai bermasalah secara subtansial dan dinilai tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perppu. Fraksi PKS yang sejak awal keluarnya Perppu memberi catatan […]Read More
JAKARTA – Anggota Baleg DPR RI Sulaiman L Hamzah menyampaikan, pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran antara Pengusul Komisi I DPR RI dengan Baleg DPR RI masih berlangsung alot. Sudah dua kali digelar rapat tapi belum ada titik temu di antara keduanya. Menurut Sulaiman, RUU Penyiaran nantinya akan menggantikan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. […]Read More
JAKARTA – Apapun itu status tersangka yang disandang Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto di kasus korupsi e-KTP telah dicabut. Itu artinya, ‘gelar’ yang disandangkan KPK telah gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sangat wajar jika terjadi pro dan kontra terkait keputusan Hakim Tunggal Cepi Iskandar itu. Pasalnya, banyak tafsiran yang mengitari status hukum […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta, PhD meminta kepada seluruh kadernya untuk menonton film penghianatan dan pemberontakan G30S/PKI. Sukamta menjelaskan, pihaknya di PKS lebih memilih film karya Arifin C Noer itu sebagai film yang akan ditonton secara bersama-sama seluruh kader di tanah air. Jauh sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah mengusulkan kepada […]Read More
JAKARTA – MUI mendukung setiap usaha yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia akan bahaya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Termasuk pemutaran kembali film Penumpasan dan Pengkhianatan G30S/PKI. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zaitun Tauhid Sa’adi pada lintasparlemen.com, Jakarta, Senin (25/9/2017). Menurutnya, pemutaran film itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme […]Read More
JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Pertahanan RI di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mendukung upaya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenang kembali bahaya laten komunis dengan menginstruksikan jajarannya menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Sjafrie membantah pandangan politik PDIP yang menilai bahwa Panglima Gatot sedang bermain politik dengan mengeluarkan instruksi Nobar […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar tidak sepakat pembubaran sistem yang disebut Koter atau Komando Teritorial. Koter berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi tiga macam, Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Resort Militer (Koramil). Firman masih percaya sistem Koter itu masih tetap penting untuk dipertahankan keberadaannya, sebagai upaya deteksi dini dari ancaman terhadap […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi memberikan apresiasi kepada Polri yang telah berhasil meringkus tiga tersangka terkait kasus sindikat saracen yang menyebarkan ujaran kebencian atau hate-speech dan SARA. Seperti diberitakan sindikat saracen adalah kelompok yang diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian di media sosial dengan membuat propaganda di media sosial melalui meme-meme bermuatan kebencian dan SARA. […]Read More
JAKARTA – SEHUBUNGAN dengan adanya pidato dari salah seorang politisi Partai Nasdem yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Nasdem Saudara Victor Laiskodat yang dinilai berpotensi bisa menimbulkan polemik dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. “MUI mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan tidak terpancing untuk memberikan pernyataan yang dapat memanaskan situasi,” kata Wakil Ketua Umum […]Read More
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie sangat mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum melalui judicial review ke MK. “Dari pro kontra dikeluarkannya Perppu Ormas itu, dalam aturan konstitusi kita ada ruang yang diberikan […]Read More
