JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit angkat suara terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Arbi, ribut-ribut soal Perppu Ormas mengingatkannya pemahaman komunisme yaang sangat berkembang di era Presiden Soekarno. Arbi menyampaikan hal itu dalam acara diskusi Kaukus Muda Indonesia “Selamatkan NKRI, Bubarkan Ormas Anti Pancasila “ Jakarta, Jumat […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijaksana melihat perbedaan pandangan terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Arbi berharap agar Perppu yang sudah menjadi perbincangan kontroversial itu tidak diributkan atau dibesar-besarkan hingga diperuncing dengan mengindahkan persoalan penting bangsa yang sedang dihadapi. “Yang terpenting, yang […]Read More
JAKARTA – ADVOCAT Muda Indonesia berencana akan melakukan uji materi atau judicial review terkait keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Melalui Ketua Dewan Pembina Advocat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH mengatakan Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 10 Juli 2017 lalu itu, bagaikan […]Read More
JAKARTA – WAKIL Sekjen Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Mina Munir mengatakan, pihaknya tidak pernah memahami sikap politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan organisasi dakwah. BMI menilai HTI adalah organisasi politik, bukan organisasi dakwah seperti dikira umat Islam selama ini. “Menurut kami HTI ini secara jelas mereka adalah organisasi politik, HTI bukan organisasi sosial […]Read More
JAKARTA – PRO kontra diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terus mengundang komentar dari berbagai pihak. Sejumlah pihak mempertanyakan Perppu itu karena cenderung ‘menjegal’ berkembangnya Ormas Islam. Ketua umum PB HMI, Mulyadi Tamsir mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu itu. Apa syarat-syarat diterbitkannya Perppu itu sudah sangat mendesak? “Dalam putusan MK Nomor 138 tahun 2009, […]Read More
JAKARTA – YUSRIL Ihza Mahendra membantah balik apa yang dikatakan Todung Mulya Lubis bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tatanegara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Todung, karena pemahamannya tradisional, Yusril hanya memahami pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dia menyebutkan bahwa KPK […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur )(Kaltim) Hadi Mulyadi ikut angkat suara terkait rencana pemindahan ibu kota negara di luar pulau Jawa. Hadi menyimpulkan, pemindahan ibu kota berbeda pulau merupakan pemborosan anggaran. Seperti diwartakan, Pemerintah sedang mengkaji pemindahan ibu kota ke luar Jawa di antara di pulau Kalimantan. […]Read More
JAKARTA – DEWAN Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indra Lesmana menilai, tak ada yang perlu dipersoalkan dari film ‘Kau Adalah Aku yang Lain’ alias KAAYL. Film pemenang dalam Police Movie Festival IV 2017 itu memenuhi syarat sebagai pemenang meski telah menuai banyak pro dan kontra. Indra menilai, pihaknya sangat mendukung penayangan video berdurasi […]Read More
