Jakarta, Lintasparlemen.com–Tewasnya Siyono dalam kasus penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Ketua Komisi HUKUM Dan HAM PB HMI (MPO), Andi Tantowi dalam pernyataannya mengatakan, Kasus tewasnya Siyono dalam penangkapan Densus 88 Antiteror Polri merupakan “tamparan” bagi penegakan HAM. “Tidak peduli kasus terorisme, narkoba, korupsi, dan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com—Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan mendapat perhatian serius dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di mana, program tersebut sebenarnya telah berakhir sejak 31 Desember 2014 yang lalu. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika menjelaskan, pemerintah pada periode sebelumnya yang dimandatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–PT Go-Jek Indonesia berencana meluncurkan layanan terbaru bernama Go-Car yang merupakan angkutan taksi berbasis online. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, Rabu (30/3/2016). Akan tetapi, konsep yang diusung akan berbeda dengan Uber dan Grab yang menggunakan mobil rental. Go-Car nantinya direncanakan bakal berkerjasama dengan operator taksi resmi. […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang telah disepakati Pemerintah dan DPR untuk disahkan, kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay. “Undang-Undang Penyandang Disabilitas salah satunya mengatur tentang hak aksesibilitas dan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (30/3/2016) […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ketua DPR Ade Komaruddin meminta Pemerintah tidak berkompromi dengan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok milisi Filipina tersebut menyandera 10 warga negara Indonesia. Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin mengatakan Indonesia memiliki pengalaman pembebasaan sandera dalam operasi Woyla. “Saya yakin aparat kita pasti bisa mengambil langkah tepat. Kita sudah punya pengalaman, dan operasi Woyla itu berhasil,” kata […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pengemis dan gelandangan yang terjaring razia Dinas Sosial DKI Jakarta akan menuju Panti Sosial Bina Insan (PSBI) 2 Cipayung, Jakarta Timur. Namun, tidak semua merasa nyaman berada di panti sosial. Bagi yang pernah merasakan berada di balik jeruji besi, panti sosial kalah nyaman. Panti sosial bertujuan menampung para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Sebanyak 99 pegawai negeri di lingkungan Pemprov Kalbar hanya lulusan sekolah dasar. Mereka terancam pensiun dini. Hal ini sesuai kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang hendak merasionalisasi aparatur sipil negara yang hanya lulusan SD, SMP, maupun SMA. Kebijakan Kemenpan RB itu mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Pakar pertahanan negara dari UPN Veteran Jawa Timur, Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, berpendapat bela negara itu juga dapat diwujudkan dengan mengonsumsi produk sendiri atau produk dalam negeri. “Dalam konsep mempertahankan dan bela negara harus ditanamkan rasa memiliki sebuah negara dengan menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk negara asing,” kata Rektor UPN […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dievaluasi menyusul terungkapnya jaringan eksploitasi anak yang terjadi di Jakarta. Hal tersebut disampaikan anggota DPR Komisi VIII, Tri Murny, Senin (28/3/2016). “Saya rasa Kementerian PP dan PA beserta kementerian dan lembaga terkait harus melakukan evaluasi apa penyebab tumpulnya program dan berbagai lembaga yang di danai oleh uang rakyat […]Read More
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara (Sumut) Parlindungan Purba SH,MH mengatakan pemerintah seharusnya membekali nelayan tradisional dengan pengetahuan tentang batas-batas wilayah perairan agar meminimalisasi penangkapan dan dihukum oleh negara tetangga seperti Malaysia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membekali para nelayan tradisional peralatan navigasi seperti Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi mereka […]Read More
