Dari Hanoi, Ayo Kuatan Aksi Bersama untuk Atasi Perubahan Iklim
JAKARTA – Anggota DPD RI Prof. Dr. H. Dailami Firdaus bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta, dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Ketua DPR RI Fachry Hamzah, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf beberapa sejumlah Anggota DPD RI menghadiri pertemuan Tahunan Asia Pacific Parlementary Forum (APPF) ke-26 di Hanoi, Vietnam 17 – 22 Januari 2018.
“Perubahan iklim merupakan tantangan yang besar dan nyata, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi pulau-pulau juga terancam tenggelam,” kata Senator DPD RI asal DKI Jakarta Dailami Firdaus.
Menurut Dailami, Indonesia telah meratifikasi Kontribusi Komitmen Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu kesiapan secara sukarela untuk menurunkan emisi rumah kaca (greenhouse gas emission) hingga 29 persen pada tahun 2030, atau 41 persen dengan dukungan dunia internasional.
“Tetapi isyu yang krusial adalah bagaimana membiayai perubahan iklim ini,” sambung Dailami.
Baginya, perubahan iklim memerlukan perubahan kebijakan. Namun dalam tataran praktis, memerlukan penyesuain anggaran yang sesuai dengan usaha-usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Perubahan iklim perlu dibicarakan oleh negara maju dan berkembang, karena negara maju memiliki kemajuan teknologi yang diperlukan di perubahan iklim,” tegas Bang Dailami.
Namun, Dailami mengingatkan bahwa anggaran harus ditujukan untuk memperkuat edukasi maupun tujuan-tujuan lainnya dari kebijakan perubahan iklim. Agar, manfaatnya dapat dirasakan semua pihak.
Dirinya berkeinginan agar kota-kota dan provinsi-provinsi di Asia Pasific dapat bekerjasama untuk memberikan penyadaran perubahan iklim, demi masa depan anak cucu kita.
“Kami juga menyerukan agar para anggota parlemen Asia Pasifik dapat memperkuat kerjasama lebih baik, yaitu isyu (1) penguatan mekanisme regional, (2) edukasi masyarakat dan (3) pembiayaan perubahan iklim,” ujarnya seperti disampaikan pada wartawan.
“Kita perlu melakukan edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar hutan, atau mengganti kebun-kebun karet di lahan-lahan gambut penghasil karbon kepada perkebunan kelapa sawit.”
Selain itu, lanjutnya, perlu memperkuat kerjasama antar kota dan antar provinsi di seluruh negara negara anggota APPF untuk memperkuat kampanye penyadaran dan aksi bersama pada tataran akar rumput (grass-root) yakni warga negara yang memberikan kita semua mandat untuk membuat aturan, memerintah dan melakukan pengawasan. (W3)
