DPD RI Kritisi Program Ketahanan Pangan Pemerintah
JAKARTA – Anggota DPD RI Habib Ali Alwi menilai program pemerintah terkait ketahanan pangan nasional sebelum berjalan sesuai rencana. Padahal, keberpihakan pemerintah untuk ketahanan pangan nasional sudah sangat kuat yang ditandai penambahan APBN kepada Kementerian Pertanian.
Menurut Habib Ali, salah satu komoditi pangan yang menjadi target daya tahan sebagai prioritas untuk melakukan ekspor adalah komoditi Jagung, yang dikhususkan untuk wilayah Ibukota Negara.
Sesuai pemaparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di depan Habib terkait ketahanan pangan khusus di Ibukota Negara. Tercatat ada 11 wilayah kabupaten di 3 provinsi penyangga ibukota yang mendapat alokasi untuk komoditi jagung.
Ada 11 daerah tersebut antara lain dari Banten (Serang, Lebak dan Pandeglang), Lampung (Lampung Timur, Lampung Utara dan Lampung Selatan), dan Jawa Barat (Karawang, Subang, Sukabumi, Purwakarta, Cianjur, Indramayu).
“Proses pengupayaan perihal tersebut adalah dengan diberikannya bantuan Bibit Jagung, Pupuk dan juga Alat Pertanian berupa traktor untuk pengelolaan lahan,” kata Habib Ali pada wartawan, Kamis (9/11/2017) kemarin.
“Adapun ketersediaan lahan disiapkan oleh pemerintah setempat yakni sesuai dengan kuota yang sudah dituangkan dalam kebijakan startegis ketahanan pangan yang disusun oleh Menteri Pertanian,” sambung Habib Ali.
Sebagai perwakilan rakyat, Habib Ali terus melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap 11 Kabupaten yang mendapat kuota tersebut.
“Menjelang tahun politik di 2018, saya selaku Koordinator Pengawasan Kebijakan Ketahanan Pangan ibukota negara khususnya komoditi jagung, tengah membentuk Tim Khusus yang ditugaskan untuk melakukan Monitoring dan pengecekkan atas pelaksanaan di 11 Kabupaten dan tiga provinsi tersebut,” terang Habib Ali. (ALI)
