DPR Bangga Kinerja Kemenpar 2016 Membanggakan, tapi…
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata atas prestasi yang diraih pada tahun 2016, seperti daya daya serap yang baik, Pesona Indonesia yang mendapat 46 penghargaan di 22 negara, opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan penilaian sementara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nilai BB (sangat baik).
Kesimpulan itu dibacakan Sutan saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01/2017) lalu.
“Realisasi daya serap APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2016 per akhir Desember 2016 sebesar 78,1 persen, atau Rp 3,299 triliun dan total pagu Rp 4,224 triliun. Pada tahun 2016, Kemenpar juga berhasil memperoleh predikat opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Sutan seperti dikutip web resmi DPR RI.
Pada kesempatan yang sama Sutan, mendesak Kemenpar untuk melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kinerja di tahun 2017 ini. Yakni, Kemenpar harus melakukan langkah strategis agar devisa sektor pariwisata meningkat secara signifikan, dan menjadi salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia.
“Kemudian, Kemenpar untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa terhadap 169 negara secara komprehensif, dan melakukan langkah-langkah yang lebih sungguh-sungguh terhadap adanya dampak kunjungan bebas visa tersebut, dan berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lain,” terang Sutan.
Politisi Gerindra ini mengaku, pihaknya juga mengusulkan Kemenpar untuk lebih fokus mempromosikan daerah wisata di Indonesia ke luar negeri, dengan memfokuskan pada keunikan destinasi wisata, jenis wisata dan target wisman.
“Berikutnya, Kemenpar untuk engevaluasi target kunjungan wisatawan mancanegara dengan mempertimbangkan potensi wisman yang akan berkunjung kembali, pelintas batas antarnegara, minat khusus wisatawan, MICE, wisatawan personal, pengaruh insentif promosi dan alokasi anggaran,” jelas Sutan. (HMS)
