DPR Bersatu Tolak Renovasi Ruang Kerja Nadiem Rp6,5 Saat Rakyat Lagi Susah!

 DPR Bersatu Tolak Renovasi Ruang Kerja Nadiem Rp6,5 Saat Rakyat Lagi Susah!

JAKARTA – Meski sudah diminta dibatalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti (Kemendikbud) tetap bersikukuh melanjutkan rehab Ruangan Kerja Nadiem-Stafsus. Bahkan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda turun tangan.

Syaiful Huda meminta rencana renovasi itu dibatalkan. Di mana ruangan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan staf khususnya akan menelan anggaran Rp 6,5 miliar. Alasan Kemendikbud-Ristek bersikukuh bersikap akan tetap merenovasi ruangan itu karena sangat mendesak dilakukan.

“Ada urgensi menata ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbud-Ristek. Itu untuk hadirkan lingkungan kerja aman yang sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes),” kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto pada wartawan, Jakarta, Sabtu (11/9/2021) kemarin.

Bagi Syaiful Huda, renovasi itu tidak urgen sehingga harus dibatalkan di tengah Pandemi Covid-19. Menurut Komisi X DPR anggaran Rp 6,5 miliar Kemendikbud merenovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan stafsusnya tidak mendesak dilakukan.

“Ini harus dibatalkan. Ini nggak urgent menurut saya, seingat saya kantor kementerian (Kemendikbud Ristek) masih sangat bagus dipakai meski belum direnov sudah cujup lama,” terang Syaiful Huda.

“Saya sangat setuju dilakukan penghematan, kalau memang belum juga dilakukan kontrak maka saran saya sebaiknya dibatalkan sajalah,” sambungnya.

“Menurut saya di tengah situasi pandemi yang masih berlanjut seperti sekarang ini, kemendikbud harus bijaksana dalam menggunakan anggaran yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini kemendikbud mengalami refocussing anggaran beberapa kali,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Bramantyo Suwondo. Bagi Bramantyo, Kemendikbud-Ristek perlu memikirkan azas kebermanfaatan untuk mengeluarkan anggaran. Di mana saat ini, anggaran di dunia pendidikan diperlukan untuk program tatap muka.

“Penggunaan anggaran di era Pandemi Covid-19, terbilang terbatas ini perlu pemikiran azas kebermanfaatan dari anggaran yang akan digunakan, dan sebaiknya untuk menanfaatkan di dunia pendidikan Indonesia. Menurut saya, ini perlu jadi perhatian Kemendikbud bagaimana skema kembali sekolah tatap muka bisa aman serta bagaimana kita dapat mengejar ketertinggalan pembelajaran selama Pandemi Covid-19 ini,” ujar Bramantyo.

Bahkan melalui Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai anggaran merenovasi ruang kerja Mendikbud tersebut membuat Nadiem Makarim memperlihatkan ketidakpekaannya dari kesulitan yang dihadapi penyelenggara pendidikan.

“Sejatinya Menteri Nadiem ini harus lebih peka mengenai kesulitan yang sedang dihadapi oleh berbagai penyelenggara pendidikan di tengah pandemi COVID-19 di negeri ini. Seharusnya dana itu diprioritaskan untuk pemberian dana BOS (bantuan operasi sekolah) secara reguler ke sekolah yang siswanya kurang 60 daripada untuk merenovasi ruang kerja,” jelasnya. (HMS)

Facebook Comments Box