DPR Kena Efisiensi Rp1,305 Triliun, Adies Kadir: Ini Maksudnya Baik untuk Kesejahteraan Masyarakat…
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum mendukung langkah Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran dengan terbitkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Adies ingatkan seluruh pihak menguatkan ikan pinggang.
Adies menyampaikan, langkah efisiensi anggaran iitu tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, seperti DPR RI. Di mana tertuang dalam surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran.
Menurut Adies, meski DPR RI mengalami efisiensi anggaran dirinya tetap kukuh mendukung program Presiden Prabowo Subianta. Bagi Adies, langkah Prabowo melakukan efisiensi anggaran bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ini kan memang program dari Pak Presiden (Prabowo Subianto), jadi ya kita ikuti saja, kita dukung sepenuhnya program presiden. Maksudnya kan baik ini efisiensinya kan untuk masyarakat juga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Adies Kadir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Sebagai informasi, pos anggaran DPR RI yang mendapatkan pengurangan adalah kunjungan kerja. Itu artinya, kebijakan efesiensi itu berimbas pada pemangkaaan kunjungan kerja (kunker) para anggota dewan di Senayan itu.
Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini berpendapat bahwa pengurangan anggaran ini juga bisa berpotensi mengurangi gaji terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan DPR RI termasuk para anggota dewan, staf, maupun ASN. Ia menegaskan pembatasan kunjungan kerja itu berlaku pada kunjungan dalam negeri atau kunjungan ke luar negeri para anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).
“Maka, kunjungan-kunjungan dibatasi, ada belanja modal, ada kunjungan. Pokoknya ini DPR bisa keseluruhan. Pokoknya semua kena efisiensi, jadi harus ikat pinggang keras-keras,” ujar Adies.
Meskipun demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pengurangan anggaran kunjungan kerja tidak akan mengganggu kinerja dewan. Meski aktivitas yang menyentuh langsung kepada konstituen akan berkurang, ia memastikan DPR RI akan mencari cara agar tetap bisa turun menyapa langsung masyarakat.
“Paling tidak kan aktivitas kita untuk masyarakat konstituen kan agak berkurang, tetapi kita harus carikan cara bagaimana supaya dengan efisiensi tersebut kita masih bisa turun menyapa langsung masyarakat, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Karena kerja-kerja Anggota DPR kan memang untuk masyarakat, jadi ya saya pikir tidak ada masalah,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD 2025. Ini demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/1).
Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Yaitu, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.