DPR Minta Pemerintah Kembali pada Ekonomi Pancasila

JAKARTA, LintasParlemen.com Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai ada permasalah yang terus terjadi pada falsafah bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum juga sejahtera seperti termaktub dalam UUD 1945. Terus, sampai kapan rakyat terus sengsa bin menderita untuk merasakan indahnya hidup.

“Saya lihat, ada ketimpangan ekonomi yang terus terjadi akibat model ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah yang tak lagi merujuk pada falsafah Pancasila. Di mana pertumbuhan ekonomi yang terus dicanangkan tak pernah bisa dinikmati secara merata oleh 250 juta rakyat Indonesia,” kata Heri kepada LintasParlemen.com, Selasa (09/02).

Heri sangat khawatir dengan pengamalan Pancasila di Indonesia selama ini, khususnya terkait perkembangan ekonomi di dalam negeri. Saat ini, kemandirian ekonomi belum terjadi di beberapa sektor.

“Khususnya setelah merujuk pada laporan Bank Dunia, dalam 15 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap kuat, ternyata tidak linear dengan pencapaian kesejahteraan. Apalagi pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sedangkan, 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta jiwa tidak merasakan hasil bumi Indonesia. Tentu ini tidak adil dalam berbangsa dan bernegara ini,” jelas Heri.

Menurut Heri, kelompok di luar Jawa masih minim mendapatkan hasil dari kemerdekaan bangsa ini. Alasannya, karena adanya ketimpangan infrastruktur dan sumber energi yang dikelola belum secara memadai secara profesional.

Politisi Gerindra itu meminta pemerintah agar mengelola sisi usaha strategis seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan untuk ditingkatkan agar jumlah tenaga kerja di sektor itu bisa menyerap tenaga kerja yang masih dominan, di atas 50 persen.

“Penyebab semua itu karena minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal. Ekonomi kita sekarang masih sentralistik, sehingga masih terjadi di mana-mana sebuah timpang. Karena itu, peran negara dan swasta perlu ditata kembali. Peran keduanya penting dalam sistem ekonomi nasional ,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah berani keluar dari jebakan model ekonomi liberal dan kapitalistik selama ini. Sehingga perlu merevisi instrumen pengukuran ekonomi lewat PDB dan kembali ke khittah ekonomi Pancasila yang mengedepankan spirit kebersamaan dan gotong royong. (TCA)