DPR Minta PLN Evaluasi Kenaikan Tarif Listrik untuk Golongan Miskin 900 VA

JAKARTA​ – Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminta pemerintah dan PLN mengevaluasi penerapan kenaikan tarif listrik untuk golongan miskin 900 VA. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pendataan yang dilakukan PLN, masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi miskin dan rentan miskin golongan 900 VA adalah 4,1 juta.

Namun, lanjut Eni yang juga politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dari 4,1 juta rakyat miskin golongan 900 VA yang berhak memperoleh subsidi disinyalir banyak yang tidak mendapat subsidi di lapangan.

“Seharusnya mereka tetap mendapatkan subsidi, tapi ternyata ada di antara mereka yang harus membayar kenaikan tarif normal,” kata Eni pada lintasparlemen.com, Jakarta, Ahad (4/6/2017).

Eni yang pernah menjabat Bendahara Umum DPP KNPI ini menilai, penerapan subsidi untuk golongan 900 VA di lapangan banyak permasalahan. Sebab, banyak masyarakat miskin yang tidak disubsidi pemerintah.

“Di dapil saya masyarakat kecil mengeluhkan kenaikan tarif listrik ini. Akibat kenaikan tersebut kehidupan masyarakat miskin semakin prihatin. Jadi saya minta pemerintah memperhatikan fakta ini,” ujar politisi asal  Dapil Gresik dan Lamongan ini.

Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini juga mengingatkan, seharusnya masyarakat miskin pengguna 900 VA disubsidi oleh PLN. Terlebih, negara telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik untuk golongan lemah.

“Katanya dana subsidi untuk rakyat miskin akan tepat sasaran, tapi buktinya mana? Kok masyarakat yang miskin di dapil saya banyak yang harus membayar tarif normal,” tegasnya.

Eni berharap, PLN mengevaluasi penerapan subsidi listrik bagi golongan miskin 900 VA. perlu ada verifikasi data pengguna di lapangan dengan akurat.

“PLN harus lakukan evaluasi, sehingga sinkron data riil yang ada di lapangan. Buat apa ada anggaran subsidi dari negara, kalau PLN tetap memberlakukan tarif normal kepada rakyat kecil,” katanya.

Eni mengingatkan, data yang tidak akurat PLN bisa memicu gejolak di masyarakat. Tidak hanya itu angka kemiskinan bisa bertambah.

“Saya harap pemerintahan Jokowi memperhatikan betul masalah subsidi listrik ini. Jangan sampai dana subsidi yang dikeluarkan pemerintah dipergunakan tidak tepat sasaran. Bagi masyarakat kecil kenaikan tarif listrik 100ribu perbulan sangat memberatkan,” papar Eni. (HH3)