DPR Minta Wajibkan Aparatur Pemerintah Sigap Merespons Hoax

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesetyo meminta pemerintah untuk sigap mengatasi dan memperkuat lemahnya manajemen komunikasi pemerintah termasuk menangkis tersebarnnya berita bohong itu di ranah publik

“Sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo untuk mendorong atau mewajibkan semua kementerian dan lembaga (K/L) negara, para gubernur, bupati dan walikota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong,” jelas Bambang pada lintasparlemen.com, Senin (9/1/2017).

Menurut Bamsoet, begitu biasa disapa, kekacauan hoax makin menjadi-jadi, bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong itu.

“Untuk itu, efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan. Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif,” paparnya.

Saat ini, lanjut politisi senior Golkar ini, puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya melalui sarana media sosial (Medsos). Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali.

“Perkembangannya sudah sangat memprihatinkan, karena berpotensi menyesatkan pengertian atau pemahaman masyarakat terhadap ragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Bahkan, bisa memicu konflik horizontal,” terang Bamsoet mengingatkan.

Karena itu, usul Bamsoet, terkait erat dengan hak publik dalam memanfaatkan Medsos, penyebaran hoax menjadi sulit ditangkal. Maka pemerintah perlu membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal hoax tidaklah fisibel.

“Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat,” ujar alumni aktivis HMI ini.

“Maka, bagi pemerintah pusat dan daerah, peran biro Humas dan PPID pada semua K/L, kantor gubernur, bupati dan kantor Walikota menjadi sangat signifikan. Biro Humas dan PPID harus selalu siaga dari kemungkinan serangan melalui hoax,” sambungnya.

Karena menurut penilaian Bamsoet, penyebaran hoax saat ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan. Sehingga Presiden perlu mendorong semua K/L, kantor gubernur, para bupati dan walikota untuk segera meningkatkan efektivitas peran biro Humas dan PPID masing-masing untuk menangkal berita bohong itu. (HMS)