DPR Nilai Penetapan Harga Eceran Beras Masih Bermasalah
Anggota Komisi IV DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bali AA Bagus Adhi Mahendra
BALI – Anggota Komisi IV DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra menilaikebijakan Pemerintah yang menerapkan standarisasi harga eceran tertinggi beras belum sepenuhnya berjalan mulus. Salah satunya terjadi di Provinsi Bali.
Menurut Bagus, hal ini karena belum adanya kesepakatan harga dari hulu ke hilir. Apalagi parameter yang belum jelas antara varian beras yang di jual ke konsumen.
“Langkah pemerintah mengatur standarisasi harga eceran beras patut diapresiasi. Namun, permasalahanya saat ini, pengawasan harga eceran beras dari hulu dan hilir selalu tidak berjalan dengan baik. Sehingga dampaknya sangat merugikan masyarakat,” jelas Bagus ditemui di sela-sela acara suara Dapil, Bali beberapa waktu lalu.
Personal lainnya, parameter antara beras premium dan beras medium belum jelas. Karena selama ini yang terjadi, penetapan kedua varian beras itu justru membuat bingung para pedagang. Sehingga harga yang berlaku tidak seragam di setiap tempat.
“Untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan beras oleh pedagang nakal. Kita mengusulkan agar pemerintah daerah masing-masing menambah jatah produksi beras, sehingga terjadi swasembada beras,” terang politisi Golkar ini.
Selain itu, lanjut Bagus, untuk menjaga distribusi beras hingga kepada pedagang yang membutuhkan, Bagus mengusulkan dibangunnya bank tani.
“Dengan adanya bank tani ini, kita harapkan mampu menjaga stabilitas harga beras di masing-masing daerah,” pungkasnya. (Ron/ROY)
