DPR Pacu Kinerja untuk Kejar Agenda Tertunda
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin rapat
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memacu kinerja DPR RI agar segera bisa menyelesaikan berbagai agenda penting. Diantaranya pemilihan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI), Pemilihan Deputi Gubernur BI, Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pemilihan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.
“Saya sudah minta kerjasama dari pimpinan Fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakan anggotanya di Komisi terkait agar mempercepat proses pemilihan berbagai posisi penting di beberapa lembaga negara. Kita targetkan pemilihan komisioner KPPU di Komisi VI, Pemilihan Gubernur BI, Pemilihan Deputi Gubernur BI serta Pemilihan Anggota BPK di Komisi XI dan Pemilihan Hakim Ad Hoc di Komisi III bisa selesai secepatnya,” jelas Bamsoet dalam pertemuan informal Pimpinan DPR dengan para Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan alat kelengkapan DPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Selasa (13/3).
Bamsoet menjelaskan, prioritas mendesak yang harus diselesaikan DPR adalah pemilihan komisioner KPPU. Sebagaimana diketahui, masa jabatan komisioner KPPU yang seharusnya sudah berakhir pada 27 Februari 2018 sudah diperpanjang oleh Presiden Jokowi sampai 27 April 2018.
“Saya meminta Komisi VI segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi. Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih 9 orang komisoner yang akan memimpin KPPU,” ujar Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet mendorong Komisi XI agar segera melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo (Deputi Gubernur BI) yang diajukan Presiden Jokowi menjadi Gubernur BI.
“Sejalan dengan pencalonan Pak Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Komisi XI juga akan melakukan fit and propert test terhadap 3 calon pengganti beliau sebagai Deputi Gubernur BI. Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” papar Bamsoet.
Bamsoet juga menginformasikan, Komisi XI mempunyai agenda lain memilih anggota BPK pengganti anggota BPK Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya. Proses pemilihan diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon yang mendaftar.
“Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi administrasi di Komisi XI, kalau tidak salah 19 kandifat dan selanjutnya akan menjalani fit and propert test. Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018 – 2023,” ujar Bamsoet.
Pemilihan lain yang tak kalah penting adalah Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari telah menyerahkam empat calonnya kepada DPR RI.
“Kita apresiasi kinerja KY dalam menyeleksi calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Selanjutnya saya mendorong Komisi III dapat memberikan penilaian terhadap para calon tersebut,” ujar Bamsoet.
Bamsoet ingin agar semua proses pemilihan berbagai pimpinan berlangsung transparan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kredibilitas. Tak perlu menunggu waktu terlalu lama, sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan di berbagai lembaga negara.
“DPR Jaman Now speed kinerjanya harus ngebut. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas. Saya mohon dukungan masyarakat agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, tepat, dan kilat,” pinta Bamsoet. (dwi)
