DPR Sebut Faktor Keamanan Penentu Suksesnya Asian Games 2018

JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar kunjungan spesifik (Kunspek) untuk memastikan pengamanan di wilayah DKI Jakarta selama Asian Games berlangsung. DPR berharap selama digelarnya Asian Games di Indonesia kondisi keamanan kondusif.

“Kami ingin memastikan kegiatan tersebut diamankan secara maksimal, dan jangan sampai terjadi teror atau situasi lain yang tidak diinginkan. Karenanya, pada kunker spesifik kali ini kita bertemu dengan BNPT dan Polda Metro Jaya,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Jakarta, Senin (9/7/2018).

“Asian Games nanti setidaknya diikuti oleh 15 ribuan atlet dan official. Kita ingin melihat kesiapaan pengamanan dari Polda Metro Jaya. Tentunya pembahasan pengamanan bukan hanya vanue dan acara, tetapi juga pengamanan yang melekat untuk para delegasi. Kita ingin melihat kecukupan support personel kepolisian, apakah sudah terpenuhi apa belum,” sambung Habib Aboe.

Selain itu, ujar Habib Aboe, pihaknya ingin seluruh kegiatan atau perlombaan di Asian Games berlangsung aman dari teror. Untuk itu, Komisi III DPR, sangat berharap pada aparat kepolisian bersama TNI menjaga keamanan di dalam negeri.

“Potensi teror, pastinya ancaman dari lokal maupun luar, bisa jadi terduga terorisnya berasal dari dalam negeri, dapat punya mereka menyusup melalui delegasi. Lobang ini harus ditutup, kita berkoordinasi dengan BNPT untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita ingin melihat apakah BNPT melakukan pengecekan profil para official dan atlet atau tidak, ini semua tentunya untuk pengamanan,” papar politisi PKS ini.

Politisi asal Dapil Kalimantan Selatan ini juga menjelaskan, rumah tahanan Markas Komando Korps Brigade Mobil Polri merupakan cabang rutan Salemba. Dasar pendiriannya, kata dia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang: Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

“Pada kunjungan ini kita juga bertemu dengan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk membahas pengelolaan lapas dan rutan. Karena dari sembilan unit yang mereka miliki, tujuh diantaranya sudah over kapasitas. Secara khusus saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai status Rutan Mako Brimob, karena selama ini masih simpang siur, siapa yang harus bertanggung jawab di sana. Selain itu, juga perlu dilakukan klarifikasi, kenapa kemarin bisa banyak napi terorisme yang berkumpul di sana. Ini di bawah kendali siapa. Belum lagi kemari beredar video perayaan ultah BTP yang ke 52 yang diklaim sedang berlangsung di rutan Mako Brimob, apa ini benar ? Tentunya itu perlu dijelaskan oleh Kadiv PAS Kemenkumham DKI Jakarta,” pungkasnya. (Mei)