DPR Serius Dorong Realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir!
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Hadi Mulyadi
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Hadi Mulyadi menilai tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk menunda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Mengingat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan PLTN tersebut.
Hadi mengungkapkan, pihaknya di Komisi VII DPR memiliki keinginan kuat untuk membangun PLTN tersebut. Alasannya, energi nuklir sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia jika dikelola dengan tepat.
Sebagai informasi, daya nuklir adalah penggunaan terkendali reaksi nuklir untuk menghasilkan energi panas, yang digunakan untuk pembangkit listrik. Penggunaan daya nuklir guna kepentingan manusia saat ini masih terbatas pada reaksi fisi nuklir dan peluruhan radioaktif. Namun, hal itu bisa dicegah.
“Kalau DPR diminta untuk memperkuat aspek legislasinya, sejak kami berkumpul di Komisi VII, kita punya keinginan kuat untuk membangun PLTN itu. Karena potensi di Indonesia sangat besar,” kata Hadi, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Politisi PKS yang maju pada Pilgub Kalimantan Timur ini mengatakan, Komisi VII DPR telah mendapat informasi dari Dewan Energi Nasional bahwa energi nuklir di Indonesia adalah pilihan energi terakhir.
“Seharusnya tidak boleh ada diskriminasi energi dalam proses pembangunan energi di Indonesia. Saya curiga ini ada faktor politis dari negara-negara yang memang tidak menginginkan Indonesia maju. Ini harus kita kejar, demi tercapainya kedaulatan energi di dalam negeri,” ucap Hadi.
Lulusan Universitas Hasanuddin (Unhas) Fakultas MIFA ini mengungkapkan, hampir semua Anggota Komisi VII DPR sangat mendukung pembangkit listrik dari nuklir ini dikembangkan di Indonesia.
“Kita (di Komisi VII DPR RI) ada keinginan kuat untuk membangun yang lebih efektif, efisien, murah dan lebih berkekuatan, yakni PLTN. Kita perlu perjuangkan bersama-sama, seperti revisi Undang-Undang Ketenaganukliran, maka akan kita prioritaskan itu,” jelasnya.
Kenapa pengembangan energi nuklir mengalami kevakuman dan belum berkembang seperti negara-negara lainnya? Hadi mengungkapkan, hal itu karena pihak belum serius menggarap potensi tenaga nuklir menjadi energi listrik.
Sebab, lanjutnya, berpuluh-puluh tahun tidak ada kemajuan dari pihak pemerintah. Selain ada ketakutan, juga ada muatan atau unsur ekonomi politik kapitalisme yang bekerja agar industri nuklir di Indonesia tidak maju-maju.
“(PLTN) Ini harus kita lawan, karena mereka ingin Indonesia selalu terbelakang dari negara-negara maju. Dengan berbagai macam alasan. LSM-LSM diongkosi untuk melawan pembangunan PLTN, agar Indonesia tidak pernah maju. Setelah mereka sudah maju, baru kita bangun PLTN. Maka yang terjadi adalah kita ketinggalan selama 50 tahun. Hegemoni kapitalisme global itu harus kita lawan, salah satunya dengan membangun PLTN,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar telah memberi sinya kemungkinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Dan alah satu pertimbangan Menteri Arcandra yakni terkait harga Biaya Pokok Produksi (BPP) dari energi nuklir tersebut.
Sesuai aturan yang ada, ditetapkan oleh pemerintah bahwa BPP harus tidak boleh lebih mahal dari 7,9 sen atau Rp 1.066 per kWh (kilo watt hour). Apabila lebih dari itu, pembangunan PLTN sangat dimungkinkan tidak terealisasi di Indonesia.
Faktor lainnya, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam menerima energi nuklir. Sebab, kata Menteri Arcandra selama ini masyarakat tak pernah bersinggungan dengan energi nuklir yang dinilainya sangat berbahaya.
“Culture kita mampu nggak menerima soal PLTN ini. Karena membutuhkan budaya yang disiplin. Ini perlu usaha kita semua kalau diputuskan dibangun,” terangnya. (HMS)
