Dualisme Pengelolaan PPS Belawan Harus Segera Diakhiri
MEDAN – Komisi IV DPR RI berharap dualisme pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan dapat segera terselesaikan. Pasalnya, hal itu menjadi penyebab utama dari berbagai permasalahan yang ada pelabuhan terbesar kedua di Sumatera Utara, setelah pelabuhan perikanan Muara Baru itu.
“Hari ini, secara resmi kami mendapat informasi adanya dualisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Belawan ini, yakni antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Perindo. Ini harus segera diselesaikan, agar tidak ada saling lempar tanggung jawab dan pada akhirnya saling mencari kambing hitam atas berbagai permasalahan yang ada di pelabuhan tersebut,” papar anggota Komisi IV DPR RI, Djarot Syaiful Hidayat saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPS Belawan, Sumatera Utara, Senin (21/2).
Sebagaimana diakui baik oleh KKP dan berbagai organisasi nelayan yang hadir, bahwa PPS Belawan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dimana infrastruktur yang rusak, becek dan minimnya berbagai fasilitas lain yang seharusnya dimiliki oleh pelabuhan perikanan besar. Seperti masih kurangnya panjang dermaga, belum adanya pabrik es dan kurangnya cold storage.
“Karena ini merupakan pelabuhan perikanan, menurut saya lebih baik ada di bawah pengelolaan KKP. Dengan begitu, nantinya KKP lah yang bertugas untuk melakukan perbaikan berbagai infrastruktur, seperti jalan, penambahan panjang dermaga dan lainnya. Termasuk penyediaan berbagai fasilitas di PPS tersebut. Seperti pembangunan pabrik es dan cold storage, dan lain sebagainya,” tambah Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Oleh karenanya Komisi IV DPR RI mendorong penuh diselesaikannya dualisme pengelolaan PPS Belawan ini. Bahkan ke depan (memasuki masa sidang), Komisi IV akan membahas permasalahan ini dengan KKP, serta berbagai pihak terkait lainnya. Hal itu semata untuk meningkatkan fungsi PPS Belawan tersebut, termasuk meningkatkan produksi ikan. Pada akhirnya juga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan para nelayan. (Ayu)
