Fadel Larang Peserta Munaslub Golkar Sampaikan Dukung di Pandangan Umum
Politisi Senior Partai Golkar Fadel Muhammad yang digadang-gadang menggantikan Setya Novanto pimpin DPR RI
JAKARTA, LintasParlemen.com – Sesuai tata tertib Munaslub Partai Golkar dilarang menyebut nama caketum Golkar yang didukung di forum sidang paripurna Munaslub Golkar. Namun ada tiga DPD I Golkar mengabaikan aturan itu, yakni Jambi, Kepri dan NTT.
Dengan adanya ‘tindakan’ paksa itu sehingga public mempertanyakan bahwa dari aksi dekat para pengurus DPD Provensi Golkar itu ada transaksi uang dalam hal ini?
Isu itu terus beredar di arena munaslub, dan ternyata kabar berembus kencang itu benar terbukti. Informasi yang diperoleh LintasParlemen bahwa cara itu ditempuh untuk membuat skenario aklamasi dengan nilai tukar satu suara bernilai Rp 1 miliar.
Awalnya, Ketua DPD I Golkar Jambi Zoerman Manap menyebut pihaknya mendukung Novanto sebagai ketua umum dan atas kesepakatan seluruh DPD tingkat II saat menyampaikan pandangan umumnya terhadap laporan pertanggungjawaban Ical.
Mendengarkan hal itu Ketua Komite Etik Fadel Muhammad meminta kepada peserta Munaslub Golkar, sebaiknya tak usah menyebut dukungan ke caketum dalam sesi terbuka itu.
“Saya diminta menjadi Ketua Komite Etik, saya di sini merasa malu kita seperti pasar. Para peserta rakat di sini teriak-teriak saat rapat. Saya mohon, kita sudah punya aturan main, kode etik, tata cara bermajelis,” kata Fadel dari meja pimpinan.
“Diimbau untuk tidak menyebutkan nama, kalau mau sebut nama, silakan saja. Hak orang per orang,” kata Fadel.
Selanjutnya, para pimpinan DPD dari berbagai daerah malah susul menyusul menyebutkan dukungannya kepada Novanto. (sumber: detik)
