Firman: Impor Beras Mendag di Tahun Politik Ini, Aneh dan Terlihat Sangat Dipaksakan!
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton beras yang terkesan dipaksakan. Firman menyayangkan kebijakan tersebut.
“Kita harus berhati-hati di tahun politik ini. Karena kebijakan impor beras 500.000 ton yang patut dipertanyakan?! Ada apa di balik impor beras 500.000 ton yang dipaksakan itu?,” kata Firman pada wartawan, Jumat (12/1/2018).
Firman menjelaskan, Kementerian Perdagangan perlu memakai logika berpikir bahwa bulan Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari 2018.
“Dan sesuai informasi yang didapat dan didukung data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada di mana-mana. Bahkan harga baik menjelang lebaran dan natal tahun baru juga dapat terkendali,” papar Firman yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Oleh karena itu, Firman sangat kecewa atas kebijakan Mendag Enggartiasto yang semakin mensengsarakan masyarakat petani di sejumlah daerah.
“Kami sebagai anggota Komisi IV DPR selaku berkoordinasi dan monitoring baik di tingkat pasar dan petani,” ujar Firman.
Politisi Senior Golkar itu juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik sehingga seluruh elemen bangsa harus waspada. Karena kebijakan tersebut bisa dijadikan alat untuk kepentingan tertentu.
“Sangat janggal karena impor beras harusnya merujuk pada UU Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi maka baru diperbolehkan impor. Itupun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” ungkapnya.
Kejangggalan berikutnya, lanjut Firman, kebijakan impor itu ditempuh setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak.
“Padahal, semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga,” terang Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) ini.
“Seharusnya yang benar Mendag harus berkoorsinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. Ini sangat mencurigakan dan aneh ada apa?!”
“Saya sudah melakukan klarifikasin dan cros cek ke Mentan apakah benar akan terjadi kekurangan stok? Dan pernyataan kementan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu.”
Politisi asal Dapil Jawa Tengah III ini menegaskan, Mendag akhir-akhir ini banyak membuat kebijakan yang aneh-aneh seperti kepmen tata niaga impor tembakau yang juga sudah dibatalkan.
“Ini memalukan menunjukkan bahwa tidak profesionalme. Oleh karena itu kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin mensengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo,” terang Firman.
Seperti diberitakan, pemerintah atau Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk membuka keran impor beras jenis khusus sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Beras impor itu akan masuk pada akhir Januari 2018 ini.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita beralasan, kebijakan pihaknya melakukan impor untuk mengantisipasi kehabisan stok beras karena harga beras makin menarik.
Firman tak sepakat dengan kebijakan impor beras itu, meski Kemendag tak menggunakan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) atau tak membebani keuangan negara. Namun, impor beras itu bisa mengganggu masa panen petani di sejumlah tempat di tanah air. (Yusra)
