Firman Soebagyo: Kemandirian Pangan adalah Kunci Ketahanan Bangsa
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya optimalisasi kearifan lokal di sektor pertanian dan perikanan. Upaya itu menurut Firman untuk mendukung pencapaian swasembada pangan nasional dan program makan bergizi gratis (MBG).
“Kita harus mandiri. Pengalaman saya lima periode di DPR dan melakukan studi banding di berbagai negara, menunjukkan bahwa kemandirian pangan adalah kunci ketahanan bangsa,” kata Firman dalam acara bertajuk “Optimalisasi Kearifan Lokal Sektor Pertanian dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis” yang digelar di Senayan, Jakarta, Ahad (20/4/2025).
Menurut Firman, kegiatan tersebut sangat strategis mengingat kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Untuk itu, ia menyambut baik rencana Presiden RI terkait target swasembada pangan di tahun 2027.
“Kita perlu sambut baik program hal tersebut dan kita perlu dukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan tokoh-tokoh pertanian lokal,” terang Firman.
Firman juga menekankan perlunya menggabungkan program swasembada pangan dengan makan bergizi gratis, yang dinilai saling melengkapi. Hasil pertanian dan tangkapan ikan bisa dijadikan bahan baku utama dalam mendukung penyediaan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak untuk mengatasi stunting.
“Di negara maju, program makan bergizi gratis sudah dilakukan sejak lama. Kita juga bisa memulainya dari lingkungan sendiri, bahkan jika hanya mampu memberi makan 10 orang. Itu sudah bentuk kontribusi,” kata Firman.
Dalam acara tersebut, Firman turut menggandeng berbagai pihak, termasuk tokoh pertanian, akademisi, dan perwakilan perusahaan, guna membangun sinergi lintas sektor. Ia juga menyebut pentingnya dukungan CSR dari perusahaan seperti Adaro untuk mendanai program makan bergizi gratis.
Selain itu, Firman menyoroti peran penting Bulog dalam sistem pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa tengah disusun transformasi Bulog menjadi lembaga dengan kewenangan yang lebih luas, baik sebagai regulator maupun operator dalam tata kelola pangan nasional.
“Bulog akan dikembalikan fungsinya sebagai penyangga harga dan pengatur distribusi pangan pokok, sesuai arahan Presiden. Pangan adalah hak asasi manusia, tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Firman juga mengapresiasi komitmen Bupati Pati, Sudewo, dalam membangun daerah secara transparan dan antikorupsi. Ia menyatakan bahwa penataan SDM dan pembangunan infrastruktur, seperti rumah sakit, adalah bagian dari langkah maju yang patut didukung.
“Kita tidak bisa lagi omong kosong. Gerakan ini nyata, dan kita semua harus berkontribusi,” pungkas Firman.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha yang berkomitmen mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. (ssb)
