FS Apresiasi Sikap JK Dukung Pengembangan Potensi Ekonomi di Dalam Negeri

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo (FS) mengapresiasi tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait dukungannya menjaga kondisi ekonomi di dalam negeri tetap terjaga dengan stabil.

“Saya menyambut baik dan mendukung seruan yang disampaikan Wapres JK bahwa ekonomi harus tetap dijaga agar negara tidak jatuh,” ujar Firman pada Lintasparlemen.com di Jakarta, Rabu (31/08/2016) kemarin.

“Pernyataan (JK) ini sangat penting untuk semua pihak karena tulang punggung sebuah negara adalah sangat tergantung dari perekonomian nasional. Jika perekonomian itu terpuruk maka berpotensi mengganggu stabilitas, yaitu stabilitas ekonomi stabilitas keamanan dan stabilitas politik,” sambungnya.

Wakil Ketua Baleg ini mengungkapkan, jika stabilitas ekonomi politik di dalam negeri terus terganggu tanpa ada kemampuan pemerintah memperbaikinya swgera. Maka bisa saja hal itu berdampak pada krisis kepercayaan publik yang memungkinkan rezim tersebut disebut gagal.

“Kalau stabilitas ekonomi terganggu dalam sebuah rezim maka kegagalan sebuah rezim bisa terjadi krisis kepercayaan. Dan semoga hal ini tidak terjadi di pemerintahan Jokowi JK,” harap Sekjen Depinas Soksi ini.

Karena itu, Anggota Komisi IV DPR ini mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati menyikapi gerakan-gerakan kelompok tertentu dengan dalih atau isu apapun. Termasuk isu kesehatan, isu lingkungan dan isu lainnya yang muaranya ingin mematikan industri dalam negeri.

“Kami mengingatkan pemerintah berhati-hati. Sebagai contoh, pengiat lingkungan dan penggiat kesehatan sering sudah tak rasional (dalam berpikir). Karena dibalik itu ada kepentingan asing yang juga dalam rangka persaingan ekonomi global. Contoh kalau saat ini bicara tentang industri pertembakauan yang disusutkan dengan isu kesehatan dan narkoba, sudah tak rasional lagi. Sejarah bangsa Indonesia menyebutkan bahwa merokok itu sejak jaman penjajahan sudah ada,” jelas Ketum IKKP Pati, Jawa Tengah ini.

Selain itu, Firman yang juga alumni UGM dan Unpad menilai dari isu narkoba di Indonesia makin marak juga bisa menjadi batu loncatan untuk kepentingan persaingan dagang industri farmasi yang disponsori sebuah yayasan bloomberg dari Amerika.

“Pada dasarnya akan mengembangkan industri farmasi nikotin sebagai pengganti tembakau dengan dalih kadar tak tinggi. Di lain pihak ada isu lingkungan yang tujuannya juga ingin mematikan terhadap industri sawit nasional yang dianggap sebuah ancaman bagi negara,” bebernya.

Persoalan lain, lanjutnya, pada isu lingkungan yang dikaitkan dengan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hal ini semata bukan karena isu lingkungan tetapi kekhawatiran dari negara lain yang juga memproduksi Palp and Paper seperti Finlandia dengan dalih untuk menurunkan emisi karbon.

“Dengan dalih itu ternyata di belakangnya ada persaingan usaha karena produk mereka tidak akan mampu bersaing dengan Indonesia. Oleh karena itu, pernyataan Wapres ini perlu direnungkan apakah regulasi di tanah air sudah benar-benar berpihak kepada kepentingan nasional?,” terangnya.

Politisi senior Dapil Jawa Tengah III ini mengatakan, pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) belum memahami persoalan yang ada.

Sehingga kebijakan yang ditempuh sangat mendukung kepetingan tertentu yang berbeda dengan kepentingan nasional seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945.

“Saya masih melihat Pemerintah atau istansi terkait seperti Kementerian KLH dan Kesehatan belum memahami hal ini. Justru kebijakan yang mereka buat lebih berpihak pada kepentingan desakan NGO tertentu yang mempunyai agenda terselubung tersebut,” tegasnya.

“Sudah saatnya DPR bersama Presiden sesuai amanat konstitusinya harus berani membuat terobosan baru membuat UU yang lebih berpihak kepada kepentingan nasional, kepentingan bangsa juga negara. Disinilah kita sedang diuji sampai seberapa jauh kita mempunyai komitmen untuk hal ini,” pungkasnya. (HMS)