FS Minta Proses Pembangunan Reklamasi Dihentikan!
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah sebelumnya Komisi VII DPR RI telah meminta kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses pembangunan reklamasi di sejumlah daerah saat sang Menteri Siti Nurbaya menghadiri rapat, Selasa (11/04) lalu.
Komisi IV DPR mengikuti jejak jejak Komisi VII itu untuk meminta pihak Kementerian LHK atau pemerintah untuk menghentikan upaya pembangun reklamasi yang sarat korupsi itu.
Melalui Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengungkap hal tersebut usai menggelar rapat dengan 7 eselon 1 yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Saya sampaikan dalam rapat di Komisi IV DPR bersama 7 ESELON 1 di Kementerian KKP dan Kemementerian LHK untuk proses reklamasi dihentikan karena ternyata telah melanggar mulai proses hingga teknis pembangunannya,” kata Firman pada Lintasparlemen.com, Selasa (11/04) malam.
Program reklamasi yang ramai diperbincangkan publik itu membuat Komisi IV DPR RI berencana mengunjungi secara langsung pantai yang dijadikan proyek reklamasi.
Sekjen Soksi ini mendukung dilakukannya reklamasi jika bermanfaat untuk masyarakat banyak. Namun, dia melihat dalam kebijakan pemerintah dalam pembangunan reklamasi itu hanya membela kepentingan kelompok tertentu.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) ini berpendapat dalam melakukan reklamasi, hendaknya memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
Menurut Firman pembangunan di sejumlah daerah yang terus berjalan membuat lingkungan rusak. Pihak pengembang dan pemerintah tidak memedulikan lagi dampak kerusakan yang ada.
“Negeri ini sudah berantakan,” menanggapi pengelolaan reklamasi di Indonesia.
Seperti sudah wartakan, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya tidak mudah menghentikan reklamasi di teluk Jakarta. Karena pernah 6 pengembang melakukan gugatan dan Kementerian LH kalah dalam proses itu. (SCA)
