Fungsikan Segera Badan Siber Nasional
Bendahara Umum DPP Partai Golkar dan Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Soesetyo
Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar
Pemerintah sebaiknya mempercepat pembentukan dan memfungsikan Badan Siber Nasional.
Kehadiran dan efektivitas kerja Badan Siber Nasional semakin terasa urgensinya setelah Indonesia, bersama hampir 100 negara di berbagai belahan dunia, menjadi korban serangan ransomware Wanna Decryptor yang menginfeksi jaringan komputer pada pekan kedua Mei 2017.
Kasus serangan ransomware ini membuktikan Indonesia pun belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti itu. Jika sudah berfungsi, Badan Siber Nasional setidaknya bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat.
Serangan siber berskala global itu diduga dilakukan oleh sekumpulan hackers berjuluk Shadow Brokers yang dimulai sejak Jumat (12/5) lalu, dengan menebar virus atau ransomware Wanna Decryptor.
Dalam sekejap, serangan itu menginfeksi 130.000 komputer di 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia hingga Indonesia.
Dilaporkan bahwa Ransomware mulai terdeteksi pada 12 Mei 2017 sore waktu Indonesia Barat.
Hari itu, jaringan komputer pada sebuah rumah sakit di Jakarta tidak bisa berfungsi karena disusupi ransomware. Rumah sakit itu kesulitan mengatur urutan antrian pasien.
Serangan siber seperti ini diyakini belum akan berakhir. Kasus ini tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah. Apalagi, serangan ini pun sudah terdeteksi di dalam negeri.
Karena itu, upaya untuk membangkitkan kewaspadaan bersama sangat diperlukan. Tentang urgensi kewaspadaan bersama itu, inisiatif hendaknya diambil oleh pemerintah, khususnya pada aspek pembaruan atau update sistem pada setiap komputer.
Dalam konteks itu, cukup relevan jika mempertanyakan kesiapan atau efektivitas kerja Badan Siber Nasional. Apakah Badan Siber ini sudah terbentuk dan sudah bekerja? Kalau belum terbentuk, apa kendalanya?
Pertanyaan ini relevan karena isu pembentukan Badan Siber Nasional sudah bergema sejak awal 2017. Bahkan pemerintah sendiri berambisi merampungkan pembentukannya pada bulan Januari lalu.
Terlepas dari pro-kontra pembentukannya, kehadiran negara melalui badan siber nasional sangat diperlukan. Bahkan, jika belajar dari pengalaman buruk sejumlah negara, aktivitas negara atau pemerintah di dunia siber mulai terlihat urgensinya. AS yang aktif di dunia siber pun bisa menjadi korban serangan oleh peretas dari Rusia.
Dalam konteks tantangan kekinian, Badan Siber Nasional harus diposisikan sebagai instrumen pertahanan negara atau alat ketahanan nasional. Karena itu, pembentukannya patut segera direalisasikan, dan badan itu hendaknya mulai bekerja seefektif mungkin.
Sebab, gelombang ancaman terus bermunculan setiap saat, dan nyata-nyata berpotensi merugikan kepentingan nasional maupun orang per orang.
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada fakta bahwa negara ini sangat rentan oleh serangan siber, mengingat jumlah warga pengguna internat sudah di atas 140 juta orang.
Jumlah yang besar ini tentu harus dilindungi oleh negara agar tidak mudah menjadi korban serangan siber. Dengan fakta ini, urgensi Badan Siber Nasional menjadi nyata. []
