Gempa Landa Jakarta dan Sekitarnya, Saatnya Pindahkan Ibukota!
Kegiatan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Hamdhani saat melakukan Reses di Dapil Kalimantan Tengah
JAKARTA – Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah Hamdhani menilai sudah saatnya pemerintah menindaklanjuti pemindahan ibu kota negara di tengah masih hangatnya isu gempa.
Apalagi, lanjut Hamdhani, Selasa (23/1/2018) siang kemarin, gempa 7,4 skala richter melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Parahnya, guncangan yang menimbulkan ketakutan itu, diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax, yang menyatakan akan terjadi gempa susulan 7,4 SR, Selasa malam ini, pukul 22.00-00.00 WIB.
“Pemindahan ibu kota negara perlu disegerakan, dan diputuskan, agar ada kepastian. Sudah saatnya DKI Jakarta yang padat penduduk, dan rawan gempa, dikurangi bebannya, dan digantikan daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibu kota, jangan lagi hanya wacana,” kata Hamdhani.
Hamdhani menyampaikan, saat gempa melanda orang-orang berlarian ke luar rumah. Para karyawan bergegas ke luar gedung pencakar langit di Jakarta. Rata-rata wajah mereka pias, pucat ketakutan menjadi korban reruntuhan gedung.
Hamdhani menceritakan, di gedung DPR, para peserta rapat, dan pegawai berhamburan keluar. Semua panik. Para pekerja banyak yang langsung pulang kerumah dan beberapa kantor tidak melakukan aktivitas yang berarti. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Ibu kota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan harus berada di wilayah yang aman, bebas gempa, atau bencana lainnya,” kata anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.
Bagaimana dengan Kota Palangka Raya?
Mengutip data yang ada, Hamdhani menyebutkan bahwa Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai Ibu Kota RI oleh tiga Presiden berbeda. Pertama, Soekarno atau Bung Karno, disusul Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang karib disapa Jokowi.
“Saat ini, tinggal keputusan politik, dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang,” kata Hamdhani, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas Imron Bulkin mengatakan, terdapat beberapa hal kuat yang menjadi pertimbangan rasional pemindahan ibu kota dari Jakarta. Pertama, mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah mindset pembangunan Java centris menjadi Indonesia centris.
Dalam seminar nasional bertajuk ‘Pemindahan Ibukota Negara, Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia’, di Palangka Raya, belum lama ini, pimpinan Vokasi Universitas Indonesia, Antony Sihombing, mengatakan Palangka Raya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan.
Selain itu, kata Ahli Arsitektur Perkotaan itu, rencana pemindahan ibu kota akan mendukung program Pemerintah membangun Indonesia Tengah dan Timur.
Menurut Antony, dari Kajian Makro Optimasi Ruang yang telah dilakukannya, Palangka Raya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai Ibu Kota NKRI. Ia juga memastikan, pemindahan ibu kota akan memberikan dampak positif bagi masyarakat asli daerah.
Sebab, kata Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Program Vokasi UI itu, wilayah yang menjadi ibu kota baru akan mengalami kemajuan pesat di bidang tata kota, infrastruktur maupun ekonomi.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Saban dalam sambutan yang dibacakan Wali Kota Palangka Raya Riban Satia, mengatakan, Kalimantan Tengah sudah dan terus bersiap melakukan langkah-langkah strategis untuk pemindahan ibu kota Negara itu.
“Di antaranya penyiapan lahan seluas 300 ribu, sampai 500 ribu hektare. Kawasan tersebut, kata mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR itu, berada di wilayah segitiga emas, yakni Kota Palangka Raya, dua kabupaten, Katingan dan Gunung Mas,” pungkasnya. (Roy)
