Geomaritim Nobatkan Presiden Jokowi sebagai Bapak Maritim Indonesia
Ketua Umum DPP Geomaritim Baharuddin Farawowan (pribadi)
JAKARTA – Ketua Umum DPP Geomaritim Baharuddin Farawowan, SH, MH menjelaskan Pemerintahan Baru Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan tetap melanjutkan visi maritim. Baharuddin mendukung pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.
“Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai wujud dari poros maritim Indonesia,” kata Baharuddin sebelum digelar diskusi untuk memperingati 56 Tahun Hari Maritim Nasional, Jakarta, Ahad (22/9/2019).
Sebagai informasi, tepat tanggal 23 September 1963, Presiden RI I Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi menggelar Musyawarah Nasional Maritim pertama di sekitar Tugu Tani, Jakarta. Seluruh stakeholder maritim nasional hadir dalam acara tersebut guna memberikan kontribusinya dalam arah pembangunan kemaritiman Indonesia.
Dalam acara itu pula, Bung Karno disematkan menjadi Nahkoda Agung NKRI yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maritim besar layaknya pada kejayaan Sriwijaya dan Majapahit di masa lampau. Berdasarkan hal tersebut kemudian tanggal 23 september kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Maritim Nasional.
“Kami mendorong terwujudnya UU Kemaritiman. Juga mendukung percepatan UU Provinsi Kepulauan sebagai daerah otonomi khusus. Kami Mendukung Pembentukan UU Keamanan Laut dan menetapkan Presiden Jokowi sebagai Bapak Maritim Indonesia,” ujar Baharuddin.
Menurutnya, seiring dengan semangat Bung Karno tersebut, Presiden Joko Widodo kini pun menginisiasi gagasan besar pembangunan kemaritiman dengan sebuah visi yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan mencanangkan lima pilar utama pembagunan kemaritiman.
“Pertama, pembangunan kembali budaya maritim. Kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalam serta pengembangan pariwisata maritime. Keempat, diplomasi maritime yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan dan keamanan maritime,” jelas Baharuddin.
Oleh karenanya dalam momentum HUT Maritim Nasional ke-56 ini, DPP Geomaritim menggelar Peringatan yang bertajuk “Refleksi 5 Tahun Gerakan Maritim Presiden Jokowi, Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.
Sementara itu, Alfian Akbar Balyanan selaku Ketua Panitia menyampaikan, seri kegiatan ini digelar dengan maksud untuk merefleksikan kembali pembangunan kemaritiman oleh Presiden Jokowi pada periode 2014-2019, serta menjadi upaya untuk mendorong agar semangat untuk menjadikan Indonesia menuju poros maritim dunia terus ditingkatkan oleh Presiden Jokowi dalam kepemimpinan berikutnya periode 2019-2024.
“Dalam kegiatan ini kami mengundang sejumlah pejabat pusat dan daerah, diantaranya yang telah dijadwalkan hadir yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bakamla, Kakor Polairud Baharkam Polri, Wakil Gubernur Provinsi Banten, Staf Khusus Presiden Bidang Maritim, Direktur KPLP Kemenhub, Kadis Perhubungan Provinsi Banten, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten, Kadis Pariwisata Provinsi NTB, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fak-Fak dan sejumlah pejabat lainnya,” papar Alfian.
Alfian berharap dengan hadirnya sejumlah pejabat pusat dan daerah ini dapat menjadi momentum untuk melahirkan gagasan yang strategis guna mendorong terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia pada kepemimpinan Presiden Jokowi di lima tahun mendatang. (HMS)
