GP Ansor: Permohonan Maaf Ahok Justru Berpotensi Pecah Belah NU
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga GP Ansor DKI Jakarta Redim Okto Fudin
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga GP Ansor DKI Jakarta Redim Okto Fudin menilai bahwa Permohonan maaf Tersangka Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama alias terhadap Rais Aam PBNU justru berpotensi Pecah Belah NU.
Menurut Redim, sebagai ulama, Kiai Ma’ruf Amin tidak mungkin tidak menghormati tamu yang datang ke rumahnya. Kiai Ma’ruf tidak mungkin menolak permohonan maaf bagi tamu yang datang ke rumahnya.
“Tapi bagi kami, warga NU menilai bahwa permohonan maaf yang disampaikan Ahok terkesan tidak tulus,” kata Redim pada wartawan lintasparlemen.com Johan Bahdi Putra di PWNU, Jalan Utankayu Raya, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (2/2/2017).
“Dalam narasi permohonan maafnya, terselip kalimat yang justru berpotensi memecah belah, dengan klaimnya bahwa selama ini NU membela dan mendukungnya,” sambung mantan aktivis PB PMII ini.
Kader Muda NU ini menjelaskan, permohonan maaf Ahok itu ingin dimanfaatkan untuk kepentingan politik menejelang Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017 mendatang.
“Statemen (Ahok) itu adalah politis, yang ingin dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dalam permohonan maafnnya, tidak ada upaya pengakuan penyesalan dari bersangkutan. Bahkan ia menuduh, kegaduhan yang muncul berasal dari orang yang mempolitisirnya. Padahal (bikin gaduh itu) sumbernya dari dia,” jelasnya.
Alumni Unija ini menyampaikan, syarat tobat itu dalam Islam setidaknya ada tiga. “Pertama, menyatakan maaf dengan disertai penyesalan. Kedua, komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Ketiga, mencabut semua tindak kesalahan,” terangnya.
Sementara, lanjut Rendim, kesalahan yang dilakukan Ahok dan timnya, tidak hanya pada Rais Aam PBNU Kiai Ma’ruf Amin, tapi pada seluruh warga NU.
“Kami menilai, masih ada indikasi politisasi terhadap kasus yang dilakukan Ahok dan timnya. Justru dengan menuduh orang lain mempolitisasi. Ahok menuduh, kegaduhan yang terjadi ini karena adanya politisasi. Padahal sumber kegaduhan ada pada dirinya,” paparnya.
Alasan itu, pihaknya bersedia mengawal seruan PWNU DKI untuk mengultimatum Ahok agar menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan terbuka di sejumlah media cetak dan elektronik di Indonesia.
“Ahok harus menyesali perbuatannya, dan komitmen tidak mengulangi lagi serta mencabut segala macam ucapan yang tendensius, mengintimidasi, serta menyerang pribadi Kiai Makruf Amin. Kehormatan beliau adalah nyawa kami,” pungkasnya. (Johan Bahdi Putra)
