‘Harusnya Pemerintah Ada Strategi Jitu untuk Menjaga Stabilitas Pangan’
JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pangan Bagus Adhi Mahendra Putra meminta pemerintah pusat dan daerah memiliki strategi jitu untuk memastikan harga komiditi pangan terjamin dan tetap stabil di masa akan datang.
Hal ini disampaikan Adhi setelah mengevaluasi penanganan pemerintah terkait ketersediaan pangan selama bulan puasa dan jelang lebaran 2016.
Menurutnya, Pemerintah tak mampu menjaga kenaikan harga komiditi sembako jelang puasa dan lebaran. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah di tahun-tahun berikutnya.
“Memang kenaikan harga (komoditi pangan, red) seperti itu sudah lazim karena meningkatnya permintaan di pasar. Dan juga karena faktor aji mumpung yang menjadi alasan hari raya, ini sudah klasik terjadi di lapangan,” kata Adhi saat dihubungi LintasParlemen.com, Rabu,
“Bisa juga kita artikan bahwa ini berkah hari raya. Itu murni karena hukum dagang, suppley dan permintaan. Kita harus melihat juga bagaimana upaya pemerintah sendiri dalam pengadaan persediaan daging. Kalau sudah memadai apalagi melebihi permintaan pasar, harganya pasti akan turun,” sambungnya.
Politisi Golkar ini mengaku, ketersedian pangan termasuk daging sapi masih kurang. Namun sayang, ia tidak menyebutkan kurangnya ketersediaan daging karena manajemen perdagang pemerintah amburadul sehingga mafia daging bebas memainkan harga.
“Sedangkan di pasar sampai saat ini persediaan daging seakan-akan masih kurang. Apakah yang menyebabkan ini terjadi? Daging memang kurang. Apa ini ulah mafia daging?,” tanyanya.
Dengan kondisi itu, politisi asal Bali ini mengusulkan Pemerintah mengembalikan atau menjadikan lagi Bulog sebagai badan yang fokus mengurus pangan di bawah Presiden langsung.
“Melihat kondisi ini terus terjadi, maka menurut saya Bulog harus dikembalikan sebagai badan dan langsung di bawah Tanggung jawab Presiden. Sekalian saja pakai Badan Ketahanan Pangan Nasional. Tanggung jawab dan upayanya jelas, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan yang senyatanya,” tegas Adhi.
Jika Badan Ketahanan Pangan Nasional, lanjutnya sudah terwujud, maka Presiden tinggal mengontrol pembantunya melalui jalur koordinasi.
“Kalau ketahanan sudah terealisasi maka penekanan selanjutnya bagaimana mewujudkan kemandirian pangan melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional itu. Dan itu bisa dilihat dari kontrol yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bagaimana upayanya dalam pengadaan pangan selama ini,” pungkasnya. (HMS)
