Harusnya PSI Belajar Politik ala Ketimuran Dulu
Ruang publik kembali gaduh. Kini terkait sindiran para elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Giring Nanesha selaku Ketua Umum PSI berbcara terkait sosok pembohong di acara puncak HUT ke-7 PSI. Giring menyebut sosok pembohong itu tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti.
Sayang Giring tidak menyebut secara spesipik siapa yang dimaksud pembohong. Andai Giring menyebutkan nama yang dimaksud pembohong bahasannya beda lagi. Meski mayoritas publik tahu siapa yang dimaksud oleh mantan vocalis itu.
Apa yang dimaksud Giring soal “kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan”? Pernyataan ini memantik banyak tanya di ruang publik.
Hal sama dengan elit PSI lainnya. Adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie bertekad dengan cita-cita, “PSI masuk ke DPR RI dan bakal membuat gaduh ‘Senayan'”. Dari sini, apa Grace tahu tugas fungsi DPR sehingga menyampaikan hal itu?
Dan wajar saja jika Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyindir Grace. Habib menyebut bahwa pernyataan Grace itu sangat ambigu.
Mengingat kerja anggota Dewan di Senayan sana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Betul kata Habib, kegaduhan yang akan dibuat PSI jika ‘gabung’ di DPR menyulitkan kerja dan tugas pengawasan DPR. Mampukah PSI bekerja dengan baik jika ada kegaduhan?
Dari sini, kita bisa paham, PSI perlu sedikit belajar tekait cara politik ala ketimuran dan cara menjaga uang rakyat di DPR. Jangan sampai PSI salah arah dengan membuat kegaduhan dan tak mampu menjaga ketertiban dan menjalankan semua tupoksi kedewanan secara benar dan maksimal. Karena kegaduhan makin mempersulit kerja-kerja kedewanan dalam mengawasi penggunaan uang rakyat oleh pemerintah.
Satu lagi. PSI harus tahu bahwa, lembaga DPR itu hanya mengelola keuangan negara dalam APBN yang sangat kecil jumlahnya. Berbeda jika pengelolaan keuangan negara yang ada di tangan pemerintah.
Untuk itu, PSI perlu paham soal proses demokratisasi berpolitik. Karena politik tanpa ilmu pengetahuan akan bikin gaduh bisanya. PSI belum paham atau belum tahu, total APBN ada Rp 2.700 T. Dan anggaran dikelola oleh DPR RI hanya 0,3% atau setara dengan Rp 8 T. Dan memang sangat aneh dengan sikap politik PSI ini yang bisa disebut “Mesti Belajar Dulu”.
Sebelumnya PSI juga sempat melakukan manuver dengan menyinggung ‘dosa’ partai-partai lama. Hal itu membuat partai koalisi PSI di Pilpres 2019 lalu seperti PDIP, Partai Golkar, PKB dan PPP sangat geram. Para petinggi partai lama itu sangat geram dan melakukan serangan balik. Tapi kenapa PSI tidak belajar dari situ?
Sepertinya, PSI bermanuver politik atau melakukan akrobatik politik untuk raih simpati rakyat. Namun, alangkah baiknya PSI belajar dulu untuk saling menjaga di ruang publik.
Bagaimana menurut Anda?
