Hermanto: Kondisi Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara Kita Dituntut Perhatian Serius Pemerintah
JAKARTA – Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara belakangan ini menuntut perhatian serius dari Pemerintah, mengingat situasi ekonomi indonesia belakangan ini mengalami tekanan berat baik dari dalam negeri maupun global.
Hal itu disampaikan Koordinator Presedium KAHMI Universitas Krisnadwipayana Halal Bihalal saat halal bi halal KAHMI Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Menurut Hermanto, tutupnya sejumlah industri dan terjadi PHK yang berakibat lemahnya daya beli masyarakat, serta nilai kurs rupiah semakin melemah sempat menyentuh 17.000 rupiah dan kondisi ekonomi global akibat tarif Trump.
“Hal itu berdampak pada sektor finansial dan sektor riil. Pemetintah diminta harus bekerja keras, koordinatif antar kementerian dan fokus penyelesaian masalah ketimpangan sosial untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, untuk hal itu Pemerintah perlu meninjau kembali proyek-proyek nasional mercusuar yang tidak berdampak langsung pada ekonomi rakyat,” jelas Hermanto
Sebagai informasi, Hahal Bihalal yang diselenggarakan di lokasi kolega prioritas camping ground, Bojong Koneng, Bogor itu dihadiri oleh mantan Menhut MS Kaban dan senior KAHMI serta anggota HMI Unkris.
Pada kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi program kerja, tausyiah dan dialog disampaikan MS Kaban.
Dalam tausyiah, MS Kaban mengingatkan bahwa silaturahim dalam bentuk halal bi halal setelah sebelumnya melaksanakan puasa ramadhan perlu di tradisikan karena hal itu dapat menguatkan hubungan sosial anak bangsa dan meningkatkan taqwa.
“Zakat fitrah yang di laksanakan merupakan bentuk kepedulian pada sesama untuk memperbaiki kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan dan kebahagian bagi umat, selain itu dapat memperpanjang umur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hermanto mengatakan bahwa halal bi halal selain mempererat hubungan sesama juga dapat menggerakkan roda ekonomi. Baginya, dengan bergeraknya roda ekonomi rakyat mampu memproteksi sejumlah produk pangan nasional.
“Dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin berat, Pemerintah perlu melakukan proteksi terhadap produk pangan dan industri dalam negeri untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan tarif Trump,” pungkas mantan Anggota DPR RI asal Sumbar itu.
