Hermanto Minta Bulog Segera Selesaikan Demurrage atas Beras Impor 490 Ton Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto minta Bulog segera menyelesaikan demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh) atas beras impor sebanyak 490 ton yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Selesaikan secara cepat dan profesional untuk menghindari inefisiensi akibat melampaui batas waktu efektif.
“Agar demurrage tidak semakin membengkak,” tandas Hermanto dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian yang dihadiri jajaran Bulog dan Bappanas, Kamis (20/6/2024).
Menurut Hermanto, isu demurrage dengan besaran Rp. 350 miliar sudah viral di medsos dan menjadi pembicaraan publik.
“Ada kekhawatiran masyarakat, demurrage masuk ke ranah tidak efisien dalam penggunaan anggaran karena nilainya yang cukup besar,” tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.
Karena itu, lanjut Hermanto, Bulog harus segera mengatasi masalah demurrage tentu dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Semakin lama barang pangan tertahan di pelabuhan maka akan semakin berat beban anggaran dalam menanggung demurrage,” tandas legislator dari Dapil Sumbar I ini.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui sempat mengalami keterlambatan bongkar muat beras impor di pelabuhan Tanjung Priok karena alasan cuaca buruk. Akibatnya, Bulog harus membayar denda.
Namun Bayu masih belum tahu hitungan nilai denda yang harus dibayarkan. Saat ini masih dalam proses perhitungan karena ada negosiasi mana yang bisa diasuransikan dan mana yang tidak, mana yang harus tanggung jawab shipping dan lainnya, mana yang dinegosiasikan dengan Pelindo.
