Hermanto Minta Pemerintah Tidak Kurangi Anggaran Sektor Pertanian
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan refocusing dan realokasi anggaran tidak mesti disertai pemotongan anggaran pada sektor pertanian. Pemotongan tersebut akan berdampak luas pada pembangunan sektor pertanian, target stok pangan nasional, swasembada pangan dan nilai tukar petani.
“Kenaikan harga kedelai dan daging yang terjadi saat ini berdampak pada harga produk turunan nya, seperti; tempe, tahu, bakso, sate, soto, biaya tenaga kerja, biaya angkut dll. Kenaikan harga umum secara simultan pada harga berbagai produk pangan akan memicu inflasi akan menyebabkan semakin rendahnya daya beli masyarakat. Dalam menghadapi kondisi kenaikan harga pangan tersebut, maka tidaklah tepat pemerintah melakukan pemotongan anggaran sektor pertanian,” papar Hermanto menanggapi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyampaikan rencana Pemerintah memotong anggaran sektor pertanian sebesar 6,3 triliun dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Senin (25/1/2021).
Hermanto mendesak Pemerintah agar membuat strategi alternatif mencari sumber dana untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
“Sumber dana alternatif itu misalnya berasal dari dana yang mengendap di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan di Badan Layanan Umum (BLU) atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan,” tutur legislator FPKS ini
Pembangunan sektor pertanian, katanya, sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta meminimalkan importasi pangan.
“Karena hal tersebut, mestinya pemotongan anggaran sektor pertanian tidak boleh dilakukan,” tandas Hermanto.
“Bahkan seharusnya ditambah anggarannya sebagai upaya untuk memperkuat imunitas masyarakat menghadapi pandemi covid-19 yang belum kunjung reda hingga saat ini,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)
