Hetifah Tegas Tolak Intimidasi, Serukan Transparansi dan Integritas Pendidikan

 Hetifah Tegas Tolak Intimidasi, Serukan Transparansi dan Integritas Pendidikan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi terhadap siswa SMAN 8 Medan yang tidak naik kelas setelah melaporkan pungutan liar oleh kepala sekolah. Keprihatinan ini mencuat setelah berbagai laporan menyebutkan adanya ancaman bagi siswa yang berani bersuara tentang penyimpangan di sekolah mereka.

Hetifah menegaskan bahwa tindakan represif terhadap pelapor adalah pelanggaran serius yang merusak kepercayaan dalam sistem pendidikan.

“Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan adil bagi setiap siswa tanpa ada ancaman bagi mereka yang berani menyuarakan kebenaran,” pungkas Hetifah.

Ia menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan bahwa siswa merasa aman ketika melaporkan dugaan pelanggaran.

Pentingnya integritas dan transparansi dalam penanganan laporan pungutan liar menjadi sorotan utama dalam pernyataan Hetifah. Ia menekankan bahwa setiap laporan harus ditangani dengan serius dan terbuka agar masyarakat tetap percaya pada sistem pendidikan.

“Tanpa transparansi, kita kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” tambahnya.

Komisi X DPR RI bersama Hetifah sebagai salah satu pimpinannya, akan terus memantau perkembangan kasus ini dengan seksama. Ia mengharapkan pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh. “Kami akan memastikan bahwa setiap pelanggaran diusut tuntas dan pelaku mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Hetifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan siswa, untuk aktif mengawasi dan melaporkan segala bentuk penyimpangan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi dan penyimpangan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di sektor pendidikan.

“Dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang adil, kita dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan,” tutupnya.

Facebook Comments Box