Hotel di Bali hanya Capai 50℅ Occupancy, DPR Minta Benahi Bandara Ngurah Rai

 Hotel di Bali hanya Capai 50℅ Occupancy, DPR Minta Benahi Bandara Ngurah Rai

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur V Ridwan Hisjam (foto: dpr.go.id)

SURABAYA, Lintasparlen.com – Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam berharap pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali untuk mencari terobosan baru sendiri dalam mempromosikan hotel-hotel secara mandiri dan lebih profesional di Bali untuk meningkatkan angka huniannya.

Komentar politisi Golkar itu disampaikan terkait kesimpulan pihak PHRI Bali beberapa waktu lalu bahwa tingkat hunian hotel (occupancy) di Bali hanya mencapai 50 persen. Tentu hal itu tidak baik dan tidak sesuai ekspektasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat.

“Bagi saya hal itu perlu menjadi persoalan serius. Apalagi menurut PHRI ini merupakan hal yang perlu diperhatikan pemerintah pusat, karena nilai investasi di Bali kalau begitu terlalu lama untuk kembalikan modal, kalau hanya 50 persen,” kata Ridwan saat pada lintasparlemen.com, Surabaya, Ahad (25/12/2016).

Alasan itu, Ridwan mengusulkan untuk meningkatkan angka tingkat hunian hotel di Bali, maka PHRI Bali perlu menentukan nasib sendiri dengan berinisiatif melakukan langkah-langkah promosi sendiri yang mandiri dan kreatif.

“Karena itu, waktu kami dari Komisi X kunker ke Bali, kami mengusulkan banyak hal. Bahkan kalau itu masalahnya, yakni masalah promosi maka PHRI Bali perlu mencari jalan sendiri mempromosikan hotel-hotel di Bali secara kreatif, mandiri dan tidak tergantung lagi pada promosi hotel atau promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata RI,” jelasnya.

Politisi berdarah Bugis ini mengungkapkan, pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata RI memiliki bertanggung jawab besar terhadap promosi seluruh daerah-daerah wisata yang ada di seluruh Indonesia. Terutama fokus utamanya pada sepuluh destinasi baru yang sudah menjadi andalan pemerintah berikutnya.

“Sesuai pengakuan PHRI Bali, yang menjadi masalah adalah infrastruktur, khususnya pintu masuk ke Bali sangat terbatas. Padahal Bandara Internasional Ngurah Rai Bali adalah bandara, menurut General Manager Angkasa Pura Bali, sudah cukup besar dengan menampung 25 juta orang per tahun. Dengan angka itu ternyata itu masih kurang juga. Sehingga ini memang harus ada terobosan baru dari pemerintah untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi andalan utama di Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Bali untuk bekerjasama dalam pengembangan infrastruktur Bandara Udara Internasional Ngurah Rai secepatnya.

“Jika melihat kondisi itu, ya paling lambat tahun depan, tahun 2017 kita segera melakukan pembebasan tanah dan sekaligus pelaksanaan pembangunannya. Karena kalau itu bisa kita jalankan segera maka occupancy hunian hotel di Bali bisa mencapai 70 persen,” pungkasnya. (HMS)

Facebook Comments Box