Idris Laena Apresiasi Dukungan Jokowi atas Kemajuan Koperasi di Indonesia
Anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Koperasi, Wirausaha dan UKM Idris Laena
JAKARATA, Lintasparlemen.com -Ketua DPP Partai Golkar Bidang Koperasi, Wirausaha dan UKM Idris Laena mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi meringankan bunga secara khusus bagi usaha kecil menengah termasuk koperasi dengan 7 persen.
Menurut Idris, kebijakan Presiden Jokowi itu untuk mendukung tegaknya konstitusi negara dalam perkembangan dunia usaha baik perseroan maupun dalam bentuk koperasi seperti dalam konstitusi negara kita.
Sebagaimana yang termaktub, kata Idris, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 yang sangat mendorong kemajuan dunia usaha di Indonesia.
Seperti dalam UUD 1945 33 ayat 1 berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dan ayat 4 berbunyi; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
“Kami dari Fraksi Golkar di DPR sangat mendukung Presiden Jokowi dalam menegakan konstitusi negara untuk kemajuan usaha kecil menengah, termasuk juga kemajuan koperasi,” terang Idris yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (30/07/2017) kemarin.
Politisi dan juga pengusaha itu menjelaskan, pihaknya sangat bersyukur dengan adanya dukungan pemerintah dalam mengembangkan pertumbuhan koperasi di Indonesia dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Koperasi harus diberi akses dan diberi keringan bunga secara khusus. Di era Jokowi telah dialokasikan dengan keringanan bunga 7 persen. Kita bersyukur Jokowi telah memberikan koperasi bunga khusus. Begitu juga kredit usaha rakyat 7 persen,” ujarnya.
Bagaimana dengan potensi perkembangan koperasi di Indonesia?
“Berbicara soal potensi koperasi, ya kita bericara soal keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan koperasi ini, jika perusahaan perseroan tentu mendapatkan dukungan modal besar,” terangnya.
“Koperasi diberi modal oleh pemerintah dengan modal yang murah. Berbicara soal koperasi ya berbicara atas dukungan pemerintah, karena kita harus didukung koperasi. Kita sudah lihat keseriusan Jokowi dalam memberikan atau menurunkan bunga bank 7 persen, malah Jokowi meminta diturunkan lagi agar bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang koperasi,” sambungnya.
Ia juga mengusulkan pada pemerintah agar para pengelola koperasi di sejumlah daerah di tanah air untuk dididik dan dibina mengembangkan usaha bersama-sama itu.
“Mereka harus dididik oleh pemerintah. Paling kecil yang ada dari kementerian 1, 700.000 koperasi dan UKM 40.000. Menurut saya pemerintah perlu memberikan anggaran yang cukup bagi kementerian koperasi. Apalagi anggaran bagi kementerian koperasi ini sangat kecil sekali,” tutupnya. (HMS)
