IHSG Dinilai Anjlok! Adies Optimis Pondasi Ekonomi Indonesia Mampu Dimitasi oleh Prabowo Bersama DPR RI

JAKARTA – Kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu kekhawatiran pelaku pasar. Sementara pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik tapi beri pengaruh secara signifikan.

Namun Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum sangat optimis dengan fundamental (pondasi) ekonomi di dalam negeri saat ini karena mampu dimitigasi oleh pemerintah dan DPR RI. Sementara Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama BPI Danantara diyakini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di tengah tekanan global terhadap investasi asing

Bahkan, Adies menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih stabil dibandingkan masa pandemi. Saat ini, menurutnya, sebagai respons cepat pasar terhadap koreksi IHSG untuk mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang solid.

“Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02% ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325. Pemulihan yang cepat ini mengisyaratkan fundamental ekonomi Indonesia yang jauh lebih kuat dibandingkan saat pandemi, meskipun tantangan eksternal tetap besar,” kata Adies merespons relatif cepatnya pemulihan IHSG dari sebesar di level 6.058 pada Selasa, 18 Maret 2025 menjadi 6.325 pada Rabu, 19 Maret 2025, Kamis (20/3/2025) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (20/3/2025).

Lebih lanjut, Adies menyoroti langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional. Salah satunya adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku per 1 Maret 2025 lalu.

“Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar Rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 dikisaran Rp16.000 per USD. Tanpa kebijakan ini, kurs Rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp17.000 per USD,” jelas Adies yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Di mana terang Adies, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik. Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui BPI Danantara diyakini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di tengah tekanan global terhadap investasi asing.

“Dengan langkah ini, ekonomi nasional diharapkan tetap stabil meskipun investasi asing mengalami tekanan akibat faktor global,” imbuh Adies.

Tak hanya itu, lanjut Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini menerangkan bahwa pemerintah juga meluncurkan program seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi industri, pembangunan tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adies optimistis kebijakan ini akan memperkuat ekonomi dan mendorong pertumbuhan hingga 8%, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

“Berbagai kebijakan ini tidak hanya memperkokoh ekonomi nasional, tetapi juga berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” ujar Adies.

Namun, ia mengakui bahwa efektivitas kebijakan ini masih memerlukan komunikasi yang lebih baik kepada publik dan pelaku pasar. DPR RI, kata Adies, akan terus meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi, terutama kebijakan fiskal 2025. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah menunda implementasi penuh aplikasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Keterpaduan komunikasi antar instansi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari implementasi program-program ekonomi yang harus berjalan secara efektif dan akuntabel. Sebagai solusi sementara, wajib pajak tetap dapat menggunakan aplikasi perpajakan yang sudah ada hingga Coretax benar-benar siap diterapkan,” jelasnya.

DPR RI juga terus memantau indikator ekonomi dan non-ekonomi, seperti indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi, yang memengaruhi kepercayaan pasar. Ia menekankan bahwa meskipun ekonomi nasional lebih kuat, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul.

“Kami berkomitmen memastikan kedua indeks ini mengalami perbaikan selama periode pemerintahan saat ini. Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG baru-baru ini masih dalam kendali mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap prospek ekonomi Indonesia di 2025,” tutupnya.

Selain itu, tegas Adies, di luar dua kebijakan di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar.

“Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target Presiden. Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” tearng Adies.

Atas kondisi itu, Adies memastikan, DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya kebijakan fiskal 2025 ini. Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh.

“Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuh dia.

Adies melanjutkan, DPR juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.

“DPR berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkap Adies yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini. Adies merasa, meskipun fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dibanding masa pandemi, Indonesia tidak boleh lengah mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi.

“Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” pungkas Adies.