‘Ini Akibatnya bagi Indonesia jika Money Politics Dibiarkan di Tiap Pemilu’
Ketua Bawaslu RI Abhan, SH saat menyampaikan pidato pembuka “Kemah Pengawasan Partisipatif” di Bumi Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur (14/10/2017) kemarin
JAKARTA – Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan bahaya money politics jika dibiarkan tetap berlangsung di tiap pemilu. Untuk itu, Bawaslu mengajak seluruh elemen bangsa mencegah dan mengawasi terjadinya praktek yang diharamkan oleh agama itu.
Bagi Abhan, pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat baik legislatif maupun eksekutif dengan menggunakan mekanisme haram itu, akan menghadirkan pemerintah yang kotor. Bagaimana mereka bisa bercita-cita mensejahterakan rakyat jika kelak korupsi?
“Bagaimana anggota DPR terpilih itu karena money politics, mereka adalah bukan mikir untuk rakyat bagus dan bagaimana kesejahteraan tetapi yang dipikir adalah Wiro Sableng 212. Di 2 tahun pertama mikirin bagaimana modalnya balik ya, satu tahun yang ke dua jari untuk 2 tahun yang ketiga adalah cari modal,” kata Abhan di tengah peserta Kemah Pengawasan Partisipatif, Bumi Kemah Cibubur, Jakarta, Sabtu (14/10/2017) kemarin.
Alasan itu, Abhan mengajak seluruh peserta Kemah Pengawasan Partisipatif untuk harus berani menolak money politic. Baginya, membuang praktek money politics bermula dari diri sendiri.
Mantan Bawaslu Jawa Tengah ini menyampaikan, persoalan pemilu dari tahun ke tahun yang belum bisa dicegah dan dihilangkan yakni pelanggaran money politik atau politik transaksional. Bahkan dari pemilu ke pemilu makin masif.
“Saya kira tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan hukuman sih (money politics) itu. Nanti banyak orang dipenjara. Masyarakat atau kawan-kawan pramuka ini harus berani menolak itu money politic. Karena money politics adalah barang haram,” terangnya.
Bagaimana menggelorakan gerakan anti money politics dan berani melawan money politic? Tips tercepat, menurut Abhan, mulai dari terdekat, dari keluarga masing-masing.
“Ya dari diri kita, kemudian ingatkan kepada keluarga kita, bahasa Jawanya getok tular ya dari deket-deket kemudian virus anti money politic ini tersebar. Saya kira tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengawal proses demokrasi Indonesia 2019 agar anggota DPR DPD betul-betul punya integritas bermartabat dan bisa membawa kemajuan bagi daerah kita bagi bangsa,” paparnya. (HMS)
