Ini Catatan Akhir Tahun 2017 Komisi I DPR

JAKARTA – Jelang penghujung tahun 2017, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengaku memiliki beberapa cacatan penting.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini menyoroti dari persoalan legislasi Undang-Undang (UU), TNI,  perbatasan negara, persoalan luar negeri, hingga kasus-kasus dikancah Internasional.

“Selama tahun 2017 ini, Komisi I DPR ada satu kebanggan tersendiri yaitu kita memiliki kekompakan yang kuat. Hanya, memang di 2017 ada yang kurang yaitu persoalan draf UU Penyiaran yang dari Tanggal 3 Februari 2017 hingga sekaranf belum di tanggapi oleh Baleg (Badan Legislasi) DPR. Kita juga kirimkan surat ke pada pimpinan DPR, agar draf yang sudah hampir 1 tahun ini bisa segera dibahas lebih lanjut,” ucap Kharis di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Pria yang memiliki hobi bersepeda ini juga menyoroti persoalan perbatasan antara negara Indonesia dengan tetangga negaranya, seperti Malaysia.

“Kita (Komisi I DPR) juga telah melihat langsunga titik perbatasan laut di tengah lautnya. Kita mengitari perbatazan laut antara Indonesia – Malaysia. Bahkan saat ini, masih ada 4000 pulau yang belum kita berikan nama agar tak diambil atau diakui oleh negara lain,” papar Putra daerah asal Purworejo, Jawa Tengah ini.

Tak hanya itu, Politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini juga menyoroti persoalan masih kurangnya rumah dinas untuk para TNI. Saat ini jumlah TNI mencapai 500 ribu personil lebih, sedangkan rumah dinas mereka hanya mencapai 200 ribu.

“Ini juga menjadi sorotan kita. Bagaimana kita harapkan kepada Panglima TNI yang baru ini dapat memberikan solusi. Apalagi kita banyak menerima aduan dari masyarakat soal sengketa tanah yang diklaim milik TNI. Hal itu harus bisa terselesaikan,” ungkap Kharis.

Lebih lanjut kata Kharis, salah satu solusi terbaik untuk rumah dinas TNI adalah rumah susun. ” Karena tanah yang tersedia memang belum mencukupi,”  kata Kharis.

Sedangkan untuk kasus Internasional, anggota DPR RI dapil Jateng (Jawa Tengah) ini juga menyindir sikap Presiden AS (Amerika Serikat) Donald Trump yang mengklaim jika Yerussalem adalah ibukota Israel.

“Yang jelas, seluruh dunia mengecam hal tersebut. Dan secara tak lansung, dia membuat berantakan lagi. Kita di DPR juga sudah lakukan hujan interupsi. Trump harus mencabut statemenya,” pungkas Kharis. (A3)