Ini Pesan Politik Firman Soebagyo Buat Rakyat Pati Jelang Pilkada Serentak 2017
Firman Soebagyo atau biasa disebut FS berbincang-bincang bersama Bupati Pati Haryanto
PATI, Lintasparlemen.com – Tinggal menghitung bulan sejumlah daerah di Indonesia menggelar pesta demokrasi langsung untuk memilih kepala daerah di kabupaten/kota dan provinsi 15 Februari 2017 mendatang.
Biasanya, tiap kepala daerah yang memimpin daerah tersebut beda bentuk dan corak, serta beda karakter kepemimpimpinan. Jika karakter yang ditonjolkan sangat positif untuk kemajuan dareahnya, itu hal luar biasa buat rakyat. Tapi bagaimana jika kepala daerah yang terpilih tidak mengakomodir kepentingan masyarakat. Malah ‘menggadaikan’ hak-hak warganya.
Hal itu yang dikhawatirkan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) Terpilih yang baru dilantik, Firman Soebagyo (FS). Firman berharap kepala daerah yang terpilih nanti bisa menjadi marketer untuk kemajuan daerahnya, termasuk Kabupaten Pati dari sekian banyak daerah yang menggelar Pilkada 2017 nanti.
Sebagai informasi, saat ini Bupati Haryanto telah banyak melakukan hal yang terbaik untuk Pati. Di antara telah mewujudkan Pati menjadi basis keunggulan kesejahteraan masyarakat Pati.
Tahun ini, Haryanto berhasil meraih Adipura untuk kategori Kota Kecil. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Istana Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (22/07/2016) lalu.
Alasan itu pula, FS yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI ini, berharap Bupati Pati yang tepilih nanti mampu lebih menarik investasi berbasis industri, jauh dari prestasi Bupati Pati Haryanto yang telah ditorehkan.
“Saya berharap Bupati terpilih nanti mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kepada Kabupaten Pati. Oleh karena itu, masyarakat harus cerdas memilih calon pemimpin selanjutnya yang sudah berpengalaman, dan terbukti berhasil, serta tidak coba-coba lagi. Itu saja pesan saya menjelang Pilkada Pati,” pesan FS buat masyarakat Pati dii Jakarta, Rabu (11/08/2016).
“Karena sosok bupati itu adalah figur mampu menjadi marketing yang baik untuk bisa menarik investasi, untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan pembangunan Kabupaten Pati di segala bidang. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Bupati Haryanto selama ini,” sambung Sekretaris Dewan Pakar DPP Golkar ini.
Ia juga memuji komunikasi politik yang dibangun Bupati Haryanto dalam membangun Pati selama ini. Sehingga Bupati Haryanto dinilai layak melanjutkan kepemimpinannya agar masyarakat Pati lebih sejahtera lagi.
Sebagai politisi senior asal Pati, FS mengungkapkan, Pati hari ini sudah memiliki banyak potensi yang menjadi unggulan. Karena itu, dirinya menginginkan agar kepengurusan IKKP ke depan, harus turut andil mengembangkan potensi keunggulan Pati secara bersama-sama dan kekeluargaan.
“Kami bisa tampil bersama-sama Pemkab Pati sebagai mediator mengembangkan potensi yang sudah ada ini. Tujuan kami untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada kampung halaman kami,” terang Sekjen Soksi ini.
Anggota Komisi IV yang membidangi permasalahan pertanian, kehutanan dan kelautan ini meminta pemimpin daerah agar mewaspadai pengaruh paham kapitalisme yang berefek menjamurnya pekerja asing dari China di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.
“Kita harus waspadai juga masuknya kaum kapitalis baru yang akan berdampak terhadap persaingan hidup yang tidak sehat lagi. Itu karena ketidaksiapan bangsa kita sendiri menghadapi perubahan zaman yang ada. Kita bisa lihat seperti banyaknya tenaga asing dari China sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi, dan kerjasama ekonomi MEA,” terangnya..
Firman juga mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dari efek negatif dunia globalisasi tanpa batas itu. Apalagi saat ini Indonesia menjadi target sasaran ‘kejahatan’ negara lain.
Kawasan Indonesia, tak hanya sasaran komoditi pangan sehari-hari bagi masyarakat. Namun Indonesia tak hanya sebagai target sasaran negara transit pengedaran narkoba, kini berubah menjadi negara basis industri narkoba dunia internasional.
Dari catatan BNN Republik Indonesia, terang Firman, ada 72 jaringan narkoba partai besar di Indonesia dengan omset penjualan narkoba ratusan triliun rupiah per tahun. Selain itu, ada 600 an jenis narkoba di dunia, dengan 44 jenisnya telah masuk ke Indonesia dengan berbagai cara.
“Dari 44 jenis itu yang masuk ke Indonesia, ada 18 jenis di antaranya telah masuk ke dalam Undang-undang. Sementara 26 jenis lainnya belum termasuk dalam Undang-undang RI, sehingga perlu diwaspadai secara serius,” pungkasnya. (HMS)
